Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak menampik pengoperasian layanan Transjabodetabek, yang memberikan subsidi transportasi umum untuk warga Jawa Barat dan Banten di sekitar Jakarta, menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ibu Kota.
Namun, ia menganggap hal itu perlu dilakukan demi pengembangan transportasi umum di Jakarta dan daerah sekitar. Apalagi, Jakarta merupakan pusat dari daerah aglomerasi.
Pramono mengatakan untuk menutupi kebutuhan anggaran pembangunan, termasuk subsidi transportasi, Pemprov DKI tidak semata-mata mengandalkan APBD, tetapi juga melalui skema kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dan potensi pemasukan lain di luar APBD yang dialokasikan ke proyek kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD).
Kompensasi KLB sendiri merupakan terobosan yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.
Pramono sendiri mengakui pendekatan ini bukan hal baru, melainkan kelanjutan dari warisan kebijakan pemimpin DKI sebelumnya.
"Jadi apa yang dulu pernah dirintis oleh gubernur sebelumnya, yang baik saya teruskan, yang enggak baik ya sudah enggak. Saya enggak malu sama sekali untuk belajar dari siapa saja," jelas Pramono di Kantor Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
Meski layanan Transjabodetabek menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga seperti Bogor dan Bekasi di Jawa Barat hingga PIK 2 di Tangerang, Baten, Pramono menegaskan pembangunan dan pelayanan publik tak bisa dipisahkan hanya berdasarkan batas administratif.
Saat ini, Pemprov DKI telah mengoperasikan lima rute Transjabodetabek, yakni Blok M–Alam Sutera (S61), Cawang–Vida Bekasi (B41), Blok M–PIK 2 (T31), Lebak Bulus–Sawangan (D41), dan Blok M–Bogor (P11).
Kelima rute ini disubsidi penuh oleh Pemprov Jakarta, termasuk tarifnya yang masih terjangkau bahkan gratis untuk beberapa layanan.
Dari bus ke angkot
Ke depannya, Pramono mengatakan pihaknya berencana memperluas layanan angkutan kota (angkot) Mikrotrans milik JakLingko ke wilayah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap antusiasme tinggi masyarakat luar Jakarta pengoperasian layanan Transjabodetabek. Nantinya Mikrotrans di daerah penyangga ini tetap beroperasi di bawah naungan sistem JakLingko dengan tarif Rp0 alias gratis.
"Kami memikirkan Mikrotrans JakLingko itu nanti mungkin, ya kalau tentunya para kepala daerah mau, itu lebih banyak beroperasi di daerah-daerah penyangga. Kalau itu mungkin, mudah-mudahan akan memudahkan orang untuk naik kendaraan umum," ujar Pramono di Kantor Dinas Teknis, Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
Pramono mengatakan, pihaknya telah membuka komunikasi dengan sejumlah kepala daerah penyangga untuk rencana ekspansi layanan ini.
"Sudah (dikomunikasikan). Ya karena Jakarta yang menyiapkan semuanya, semuanya setuju," ujarnya.
TERPOPULER
