Ahok mengakui draf APBD yang telah dikirimkan ke Kemendagri dipulangkan lagi ke Pemprov DKI. Pasalnya, menurut Ahok, ada pihak DPRD yang juga telah mengajukan draf APBD DKI versi mereka ke Menteri Tjahjo.
"Sebenarnya gini, ini nggak ada bukti sih jadi DPRD kirim surat ke Kemendagri mengatakan yang dikirim ke situ harus minta izin mereka. Padahal prosedur yang betul adalah setelah Mendagri mengoreksi, baru kita kembalikan bahas dengan Banggar," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (9/2/2015) lalu.
"Kalau menurut kami, DPRD ini terlalu cepat bikin surat kepada Mendagri. Nah, Mendagri mengatakan kami belum minta izin dia (DPRD). Begitu ketok palu kan kita langsung serahkan Kemendagri, nanti Mendagri koreksi baru kita kembali ke DPRD untuk bahas bersama Banggar, panitia anggaran. Baru sama-sama kirim lagi," tegas Ahok.
11 Februari 2015
Setelah menyadari ada pihak DPRD mengajukan draf ke Kemendagri, Ahok pun geram.
Terlebih, kata Ahok, anggaran yang diajukan DPRD ke Memteri Tjahjo tidak menggunakan sistem e-budgeting. Ahok berkeyakinan jika format APBD 2015 yang diajukan menggunakan e-budgeting tidak akan ada yang bisa diotak-atik. Ia beranggapan jika hal itu diubah-ubah maka akan ada program DKI yang berantakan.
Namun, sebelumnya DPRD menganggap APBD yang diajukan DKI ke Kemendagri tidak sah, karena tidak ada paraf Ketua DPRD selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar).
"Makanya itu yang saya bilang, kalau kami bisa berantem dengan DPRD (berantem deh). Kalian masih ingat enggak, waktu tahun 2012, saya minta potongan (anggaran) dan saya pangkas, tiba-tiba sudah masuk ke Mendagri (APBD) dalam bentuk bukan versi saya, makanya sekarang saya paksa pakai e-budgeting," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Ahok juga mengatakan, setelah DPRD DKI menilai APBD yang diajukan Ahok ke Kemendagri tidak sah, DPRD DKI kembali menyerahkan APBD versi mereka, tanpa menggunakan sistem e-budgeting yang selama ini digembar-gemborkan oleh Ahok.
Menanggapi hal itu, Ahok mengaku telah melakukan komunikasi kepada Mendagri Tjahjo Kumolo. Ia juga berharap agar menteri Tjahjo tidak menerima APBD versi DPRD. Menurut Ahok, melalui penggunaan e-budgeting, dokumen APBD yang diajukan ke Kemendagri tidak perlu paraf Ketua DPRD DKI. Setelah mendapat evaluasi Kemendagri, baru ditandatangani antar eksekutif dengan legislatif.
"Sekarang enggak boleh pakai paraf lagi, karena sudah pakai lock dan pakai password. Supaya tidak ada lagi orang si A, si B merubah-rubah anggaran. Ini DPRD gila nih," kata Ahok.
13 Februari 2015
Mendengar sikap Ahok yang selalu menuding DPRD DKI Jakarta, ketua DPRD Prasetyo pun angkat bicara dan meluapkan kekesalanya lantaran tersinggung dengan perkataannya.
"Saya ingin mengklarifikasi pernyataan Gubernur di sini, bahwa saya bukan oknum. Saya sebagai pimpinan lembaga di sini sebagai ketua DPRD melihat rancangan 2015 yang bukan kita bahas dan sepakati yang ternyata dikirim ke sana, ke Kemendagri," ujar Prasetyo ketika dalam konferensi pers di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2015).
Sebelumnya, dikatakan Prasetyo, Ahok telah menuding ada oknum di DPRD yang sengaja mengirimkan surat ke Kemendagri meminta draft APBD ditolak karena tak mendapat legalitas dari DPRD.
TERPOPULER
