Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku senang setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem penetapan anggaran baru berbasis elektronik atau e-budgeting dalam APBD. Sistem ini diyakini bisa menghemat anggaran sekaligus mencegah rekayasa nilai anggaran.
"Saya senang, ternyata e-budgeting kami yang sudah ingin kami lakukan di 2014 ketika Pak Joko Widodo masih di sini (Gubernur DKI), akhirnya bisa berjalan dan bisa membuat sebuah transparansi sistem," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Ahok mengungkapkan setelah sistem e-budgeting diterapkan, tidak ada lagi anggota DPRD yang bisa menitipkan tender atau pengadaan barang kepada satuan kerja perangkat daerah.
"Selama ini kan bisa disodori oleh oknum DPRD, terpaksa harus ngisi tanpa tertulis, setelah ada e-budgeting mereka tidak bisa mengisi, dan sekarang kita senang waktu mereka gak bisa ngisi ternyata DPRD ngisi sendiri, ada tanggapannya ada tandatangan, dan keluarlah (hasil pembelian)," kata Ahok.
"Waktu e-budgeting 2014 kan nolak ngisi, saya dengan sabar nunggu begitu saya lapor Pak Jokowi, saya bilang tunggu aja dia tidak ada satuan sampai selesai 2014. Setelah selesai 2014, saya masukin sistem keluarlah ketahuan beli UPS (uninterruptible power supply), 1 sekolah dianggarkan 6 miliar, yang benar saja," Ahok menambahkan.
Dengan sistem e-budgeting, kata Ahok, ia bisa tahu siapa saja orang yang memainkan APBD.
"Di e-budgeting kami ada temuan, anda belajar barang-barang yang tak berguna, jadi di sini saya senang, ternyata e-budgeting sangat membantu," kata Ahok.
Ahok yakni bila Jakarta sukses menetapkan sistem tersebut, seluruh pemerintah daerah akan ikut menerapkan.
"Pak Jokowi juga pengen ini berhasil di seluruh Indonesia menerapkan e-budgeting sehingga Presiden bisa membuat sebuah sistem. Dan pembelian UPS tidak boleh dilakukan di seluruh Indonesia," katanya.
