Camat Tambora Tak Tahu Kecamatannya Diusulkan Dapat UPS Rp4,2 M

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah menyatakan bahwa dana siluman pembelian alat uninterruptible power supply (UPS ) atau alat penyimpan daya sementara di dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah tahun 2015, tidak hanya muncul di pos Dinas Pendidikan, melainkan juga muncul untuk sejumlah kecamatan yang nilainya Rp 4.220.000.000 tiap kecamatan.

Salah satu kecamatan yang diusulkan mendapatkan anggaran itu adalah Tambora, Jakarta Barat. Tapi, Camat Tambora Mursyidin kaget dengan munculnya anggaran untuk pengadaan UPS di kantor kecamatannya.

"Kecamatan Tambora tidak pernah mengusulkan itu, kita baru tahu dari media," kata Mursyidin saat berbincang dengan suara.com, Jakarta, Selasa (3/7/2015).

Mursyidin mengatakan kecamatannya memiliki pagu anggaran sekitar Rp3 miliar sampai Rp5 miliar, tapi proses penganggarannya, tidak bisa asal-asalan. Untuk mengusulkan anggaran, kata dia, harus melewati perencanaan dengan melibatkan RT/RW, kelurahan, baru kemudian dibawa ke kecamatan. Dari kecamatan, lanjut Mursyidin, baru dibawa ke kota administratif untuk dimasukkan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administratif Jakarta Barat.

"Itu mekanisme yang kita gunakan untuk menganggarkan sesuatu," kata dia.

Terkait dengan pengadaan UPS untuk kantor kecamatan, Mursyidin mengatakan bahwa saat ini memang butuh, tapi belum mendesak.

"Butuh (UPS) tapi bukan situasi yang mendesak. Butuh kalau misalnya mati listrik, itu bisa menolong. Tapi memang tidak dengan kapasitas sebesar itu," ujarnya.

Untuk saat ini, kata dia, lebih baik anggaran untuk pengadaan UPS dialokasikan ke pos lain yang lebih mendesak, seperti peningkatan sarana dan prasarana kantor serta perbaikan gedung kantor kecamatan. Di Kantor Tambora, katanya, saat ini membutuhkan tambahan komputer untuk pengurusan administrasi data kependudukan.

"Paling komputer saja untuk bantuan menyimpan data," tutur Mursyidin.

Menurut Mursyidin pembangunan pasar, taman, pemukiman maupun tata kota juga lebih mendesak untuk diperhatikan.

"Lebih baik untuk pasar, taman, pemukiman, kemiskinan, mengatasi tawuran remaja, perbaikan drainase, jalan berlubang, dan sampah," katanya.

Seperti diketahui, saat ini ramai diberitakan adanya dana siluman di APBD 2015 versi DPRD sebesar Rp12,1 triliun. Dana ini ditemukan Ahok setelah mencocokkan APBD pemerintah dengan yang sudah disahkan DPRD.