Suara.com - Hari ini, Jumat (20/3/2015), merupakan hari terakhir yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan APBD 2015. Tapi, proses politik dan hukum masih berjalan, DPRD juga belum kompak dengan pemerintah.
Karena itu, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto pun angkat suara. Wiranto menyarankan kedua belah pihak untuk menerapkan konsep "tabayun" yakni jalan mencari kebenaran dan kemudian islah.
"Saya mendorong kedua belah pihak serta pihak lainnya untuk masuk dalam konsep tabayun, mencari kebenaran dan kemudian islah untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan rakyat, dengan tetap menghormati proses hukum," kata mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) itu di kantor DPP Hanura, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).
Mantan Menkopolhukam itu juga menyarankan kepada kedua belah untuk mengesampingkan ego sektoral dalam menyelesaikan masalah APBD.
Wiranto mengingatkan Gubernur maupun DPRD sama-sama dipilih oleh rakyat. Karena itu, mereka bekerja untuk kepentingan rakyat.
"Rakyat dirugikan dengan masalah ini, saya minta kedua belah pihak jangan hanya mementingkan egonya masing-masing dalam mencari solusi masalah ini," kata Wiranto.
Wiranto juga mengingatkan masalah yang terjadi di Jakarta saat ini bukan merupakan masalah pribadi, melainkan masalah yang terkait dengan pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat.
"Ini bukan masalah pribadi, antara Ahok dan DPRD, bukan masalah harga diri atau martabat, maka pertimbangan-pertimbangan lainnya tidak boleh diutamakan selain rakyat," katanya.
