Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mempertanyakan keakuratan data tenaga kerja asing yang terangkum dalam data Dinas Tenaga Kerja setempat.
"Sebab, jumlah tenaga asing yang dilaporkan Disnaker tidak sebanding dengan perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Bekasi," kata anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, di Cikarang, Kamis (2/4/2015).
Menurut Nyumarno, ketidaksesuaian jumlah tenaga asing itu akan merugikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, salah satunya dari segi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, jumlah tenaga kerja asing yang didata oleh Disnaker sebanyak 2.100 orang. Sementara perusahaan yang didirikan berdasarkan penanaman modal asing berkisar 60 persen, dari total 4.000 perusahaan.
"Itu berarti ada 2.400 perusahaan bermodalkan asing di Kabupaten Bekasi. Jumlah perusahaannya saja bahkan lebih banyak daripada tenaga kerja asing yang terdata Disnaker," katanya.
Padahal, menurut Nyumarno pula, jika satu perusahaan mempekerjakan minimal dua orang tenaga asing saja, maka jumlah yang semestinya terdaftar di Disnaker mencapai 4.800 orang.
"Sementara pada kenyataannya, pada sebuah perusahaan asing bisa mempekerjakan 12-30 orang tenaga asing," katanya.
Politisi yang berlatar belakang sebagai buruh itu pun mengimbau Disnaker agar bisa memperbarui datanya, dengan terjun langsung mendata satu per satu perusahaan asing yang ada.
"Supaya diperoleh data ril, yang pada akhirnya berpengaruh pada pemasukan PAD dari retribusi tenaga kerja asing," katanya.
Dengan asumsi ada 2.100 tenaga asing, kata Nyumarno lagi, maka Pemkab Bekasi saat ini hanya memperoleh pemasukan sebesar Rp25 miliar.
"Namun dengan hitungan saya tadi, minimal bisa dua kali lipat lebih besar PAD yang masuk ke kas daerah," ujarnya. [Antara]
TERPOPULER
