Suara.com - Meski Pemerintah Papua telah membangun puskesmas hingga puskesmas pembantu di berbagai kampung yang tersebar di kabupaten dan kota, warga masih mengeluh pelayanan petugas kesehatan yang tidak optimal.
Mengapa pelayanan kesehatan tidak optimal? Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giay, di Jayapura, Papua, Selasa (7/4/2015), mengungkapkan karena di sejumlah daerah para mantri meninggalkan tugas demi menjadi calon anggota legislatif. Pertimbangan mereka materi yang diperoleh seorang legislatif kelak lebih besar ketimbang hanya mengabdi sebagai petugas kesehatan.
"Jadi ini masalah yang dihadapi dinas kesehatan, dimana dari 90 persen puskesmas yang ada di pelosok Papua baru sekitar 80 persen terisi. Kenapa begitu karena mantri-mantri di kampung sekarang lebih suka menjadi calon legislatif," kata Giyai .
Menurut Giyai untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua melalui Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua tetap berupaya menerjunkan mantri hingga kampung-kampung di seluruh pelosok Papua, bahkan juga menerapkan sistem dari rumah ke rumah.
"Kita juga akan mengikat mereka (tenaga kesehatan), jadi ketika mereka ditugaskan di kampung tidak segampang itu mereka meninggalkan atau melepaskan tugasnya begitu saja," ujarnya.
Pembangunan kesehatan sendiri merupakan salah satu hak dasar rakyat dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai amanat UUD 1945. Untuk itu, ketersediaan sarana kesehatan dasar di setiap wilayah menjadi sangat penting.
“Ya, sarana kesehatan dasar ini sangat penting dalam melayani kesehatan masyarakat asli Papua. Sekarang kita sudah bentuk Satgas kaki telanjang yang melayani kesehatan dari rumah ke rumah,” katanya.
Sementara itu dari hasil pendataan potensi desa yang dilakukan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua pada tahun 2014, tercatat masih ada 96 distrik di Provinsi Papua yang belum memiliki puskesmas atau puskesmas pembantu.
Dari 529 distrik di Provinsi Papua, terdapat 433 distrik yang memiliki fasilitas puskesmas atau puskesmas pembantu atau sekitar 81,85 persen.
Dari data Podes 2014 yang disampaikan BPS Provinsi Papua, kabupaten dan kota semua distriknya sudah memiliki sarana kesehatan dasar, meliputi Kabupaten Merauke, Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Paniai, Mimika, Mappi, Asmat, Keerom. Selain itu, Kota Jayapura, Mamberamo Tengah, Puncak, Intan Jaya, dan Yalimo.
Sedangkan, kabupaten yang belum semua tersedia sarana kesehatan dasar itu seperti Kabupaten Jayawijaya, Biak Numfor, Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Waropen, Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Dogiyai, dan Deiyai.
“Jadi ini harus menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti," kata Giyai. (Lidya Salmah)
TERPOPULER
