Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, mengatakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama harus mematuhi peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.
"Jadi kalau gubernur justru bilang bir baik untuk melancarkan kencing salah kaprah. Komentar gubernur ini perlu dikritik," ujar Nurdin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2015).
"Ini kan masalah regulasi, kalau ada ketentuan yang melarang ya buat dong tempat penjualan khusus," tambah dia.
Selamat menegaskan, partainya ingin agar penjualan minuman keras betul-betul ditata. Dia juga mengharapkan kepada gubernur DKI dapat menyikapi ketententuan yang akan diterapkan pemerintah pusat pada tanggal 16 April 2015 mendatang.
"PKS tidak melarang bir beredar, karena memang ada agama di Jakarta yang memperbolehkan. Misalkan ada yang jual babi, kan ada orang juga yang diperbolehkan makan babi, (harus) ada agerai-gerai tertentu jual babi," tegas Nurdin.
Selain itu dia juga menerangkan, terkait perkataan gubernur mengenai persoalan miras, tidak perlu dibesar-besarkan. Nurdin menilai perkataan Ahok ketika dimintai keterangan oleh para pekerja media prihal pelarangan penjualan miras gubernur salah menafsirkan.
"Yang salah ini soal pernyataan-pernyataan dia (Ahok). Jadi dia enggak berfikir konteks, mungkin karena sering diliput media jadi candu buat dia. Ada sesuatu yang baru harus heboh diliput media," terang Nurdin sambil tertawa.
Sebagi informasi, pada Senin (6/4/2015) lalu Ahok sempat bertanya-tanya soal keabsahan penjualan bir di DKI Jakarta.
"Bir salahnya di mana sih? Ada enggak orang mati karena minum bir? Orang mati kan karena minum oplosan cap topi miring atau minum spiritus campur air kelapa. Saya kasih tahu, kalau kamu susah kencing, disuruh minum bir," klaim Ahok.
TERPOPULER
