DPR Minta Pemerintah Perketat Proses Pengiriman TKI

Suara.com - Legislator di DPR RI meminta pemerintah lebih memperketat lagi proses pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan diberangkatkan  ke luar negeri. Hal itu terutama menanggapi kabar tentang salah seorang TKI yang kembali harus menjalani eksekusi mati di Arab Saudi.

"Ini persoalan akarnya ada di dalam negeri. Bagaimana proses pengiriman TKI, seleksinya harus lebih rapi lagi. Tidak hanya Kemenlu, BNP2TKI dan lain-lain, betul-betul (harus) melalui seleksi ketat," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais di kantornya, Jakarta, Jumat (17/4/2015).

Terkait masih adanya puluhan TKI yang bakal menghadapi hukuman mati di Arab Saudi, Hanafi berharap pemerintah melalui Kemenlu dapat lebih maksimal dalam memberikan perlindungan hukum. Upaya itu menurutnya, setidaknya agar bisa memastikan proses hukum yang bakal dijalani para TKI itu transparan.

"Buat kesepakatan dengan negara di mana pun, untuk punya perjanjian minimal MoU. (Supaya) Ada perlindungan hukum bagi TKI kita," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mengeksekusi mati Karni bin Medi Tarsim, pada Kamis (16/4) pukul 10.00 waktu setempat.

Menurut Lalu, Karni sebelumnya telah divonis pengadilan setempat dengan hukuman mati atau qishas lantaran terbukti membunuh anak usia empat tahun. Dalam prosesnya, nyatanya tidak ada pengampunan baginya hingga akhirnya dieksekusi.