Ini Tiga Rekomendasi Panja Pemilukada untuk PKPU

Siswanto, Bagus Santosa

Jum'at, 24 April 2015 | 18:33 WIB
Ini Tiga Rekomendasi Panja Pemilukada untuk PKPU
Simulasi pemungutan suara di halaman gedung KPU, Jakarta, Selasa (7/4). [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Panitia Kerja Pemilukada memutuskan tiga poin penting dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk dilaksanakan oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilukada serentak pada Desember 2015.

Anggota Komisi II DPR Malik Haramain mengatakan, poin pertama, KPU diminta melibatkan seluruh partai politik untuk ikut dalam proses pemilukada.

Poin kedua, PKPU nantinya juga akan mengatur berlangsungnya islah bagi parpol yang bersengketa sebelum pendaftaran pemilukada ditutup.

Dan terakhir, untuk setiap pengurus partai yang bersengketa yang berhak mengikuti pemilukada dan mencalonkan diri, didasarkan pada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap sebelum pencalonan 26-28 Juli 2015.

Atau, putusan yang merujuknya kepada putusan sebelumnya, atau keputusan Kementerian Hukum dan HAM, sebab Kemenkumham adalah pemilik otoritas sebelum ada keputusan hukum yang tetap.

"Jadi nanti merujuknya (sebelum ada keputusan inkracht) ke SK MenkumHAM. Karena tidak ada, instansi lain, yang punya otoritas seperti Menkumham," kata Malik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Riza Patria menyebut keputusan ini dibuat bersama KPU. Karenanya, KPU tidak mungkin menolak PKPU dari Panja Pemilukada ini.

"KPU sangat memahami dan mengerti jadi KPU tidak akan menolaklah. Kami yakin pada PKPU yang telah disepakati Panja. Nanti kami akan menyurati, mengundang KPU dan Kemendagri untuk menindaklanjuti hasil panja," ujarnya.

Selain itu, dengan poin ini, Panja berniat partai untuk melakukan islah menjelang pemilukada. Serta, meminta lembaga hukum, yaitu Mahkamah Agung untuk memutuskan sebelum batas akhir pendaftaran.

"Jadi 12 parpol dapat kesempatan yang sama untuk mengusung peserta pilkada termasuk juga yang berselisih. Kita juga mendorong partai yang berselisih untuk islah, dan meminta MA memutuskan sebelum batas akhir pendaftaran calon," tutur Riza.

"Ini usulan yang adil, yang fair, dan momentum Pilkada ini jadi momentum yang baik, dan jadi rekonsiliasi parpol, dan rekonsiliasi para pemimpin bangsa," kata politisi Gerindra.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Awas, Dana Bansos dan Hibah Dipakai di Pemilukada 2015

Awas, Dana Bansos dan Hibah Dipakai di Pemilukada 2015

News | Minggu, 12 April 2015 | 13:42 WIB

Ketua KPU: Pilkada Serentak Belum Tentu Hemat Anggaran

Ketua KPU: Pilkada Serentak Belum Tentu Hemat Anggaran

wawancara | Senin, 06 April 2015 | 06:00 WIB

KPU Usulkan Pemilukada Serentak 9 Desember

KPU Usulkan Pemilukada Serentak 9 Desember

News | Selasa, 17 Maret 2015 | 16:41 WIB

Terkini

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:35 WIB

Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI

Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:24 WIB

Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa

Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:21 WIB

Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik

Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:16 WIB

DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:07 WIB

Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!

Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:42 WIB

Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan

Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:38 WIB

Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan

Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:36 WIB

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:26 WIB

Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional

Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:21 WIB