Menteri Agraria: Beras Sintetis Bukti Kita Belum Berdaulat Pangan

Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan menilai, isu beras sintetis atau mengandung bahan plastik yang mengguncang Indonesia, merupakan bukti bahwa negara belum berdaulat pangan, sehingga tidak mampu mencukupi diri sendiri.

"Beras plastik mengguncang negara kita, karena kita tidak punya kemampuan memproduksi. Kalau kita sudah bisa mencukupi diri sendiri, tidak perlu khawatir lagi dengan isu-isu itu," kata Ferry, dalam kuliah umum di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/5/2015).

Menurut Ferry, kalau dikomparasikan isu beras sintetis merupakan kepalsuan, sejauh ini masyarakat tidak mengetahui apakah pasar menghasilkan beras yang diproduksi dari dalam negeri atau yang lain.

"Ketangguhan bernegara (adalah) ketika negara itu berdaulat pangan," kata Ferry lagi.

Ferry mengatakan, kedaulatan pangan yang dimaksudkan bukan diartikan mampu membeli apa pun yang dibutuhkan, atau mengimpor semua yang diperlukan. Melainkan merupakan kemampuan memproduksi sendiri kebutuhan pangan masyarakatnya.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor, lanjut Ferry, akan sangat membahayakan, terutama apabila negara terlibat ketegangan hubungan dengan negara lain. Artinya, ketika dilakukan embargo, maka negara bisa jadi akan mengalami guncangan.

"Kalau sempat terjadi ketegangan hubungan antarnegara dan diembargo, kalau yang diembargo pangan, maka celakalah kita," ujarnya.

Ferry pun mengatakan bahwa persoalan kedaulatan pangan itu sangat berkaitan dengan agraria, di mana ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang menjadi persoalan utama dalam mewujudkan swasembada pangan. Namun menurutnya, persoalan agraria sendiri tidak akan selesai, selama data mengenai luas lahan pertanian yang berproduksi dan masih tersedia, serta kecukupan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan, belum dimiliki secara detail oleh pemerintah.

"Bisakah IPB menjadi narasumber kami untuk menyampaikan berapa luas lahan pertanian yang berproduksi saat ini? Data ini penting, kalau bicara kedaulatan pangan. Ini salah kita, karena kita tidak memiliki data apakah lahan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan pangan," ucapnya. [Antara]