Infografis
"Memperparah perimbangan dana. Kan sudah hilang bansos hibah. DPR sengaja mencari mirip seperti itu. Pertanggungjawaban lemah," katanya.
Selain itu, kata dia, alokasi dana itu juga berpotensi menimbulkan korupsi, bahkan celah korupsi lebih tinggi ketimbang dana hibah dan bansos.
Kata Apung, selama ini masyarakat belum pernah melihat pertanggungjawaban anggota DPR dalam pengelolaan dana reses. Untuk itu, kata dia, akutanbilitas kelembagaan di DPR masih dipertanyakan.
Terlebih, FITRA melihat dana aspirasi sebagai bentuk politik anggaran yang lebih mementingkan individu ketimbang kepentingan masyarakat.
"Dana aspirasi memiskinkan rakyat," kata dia.
Catatan terakhir FITRA dana aspirasi dianggap sebagai upaya balas budi konstituen. Nantinya, Menurut Apung, dana tersebut diperuntukkan untuk mengembalikan dana kampanye pemilu 2014.
"Sikap ambisi DPR dalam merealisasikan dana aspirasi disinyalir sebagai bentuk upaya politik untuk segera melunasi hutang kepada dapil," kata Apung
