Suara.com - Seorang hakim di Afrika Selatan melarang Presiden Sudan, Omar al Bashir, untuk meninggalkan negeri itu, Minggu (14/6/2015). Bashir memang sedang berada di Afsel untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Uni Afrika.
Bashir sendiri adalah seorang buronan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Ia dituding sebagai penjahat perang dan penjahat kemanusiaan, karena perannya dalam konflik Darfur. Ia pertama kali didakwa pada 2009.
Pengadilan di Afsel diperkirakan akan menerima permohonan penahanan Bashir pada Senin (15/6/2015), meski hal ini tampaknya tak akan terjadi karena Pemerintah Afsel sudah memberikan kekebalan hukum pada semua delegasi Uni Afrika.
Partai Kongres Nasional Afrika (ANC), yang kini menguasai Afsel, menanggapi perintah pengadilan itu dengan berang. Partai itu menuding ICC, yang bermarkas di Den Haag, Belanda, telah bertindak tebang pilih dengan menganaktirikan Afrika.
"ANC berpandangan ICC tak lagi menjalankan fungsi seperti yang seharusnya. Negara-negara di Afrika dan Eropa Timur terus mendapat perlakuan tidak adil oleh ICC, dan kini Sudan menjadi korban terbarunya," bunyi pernyataan resmi ANC.
Sebelumnya kelompok hak asasi manusia Southern African Litigation Centre mengeluarkan petisi yang mendesak Pengadilan Tinggi Pretoria memaksa pemerintah mengeluarkan perintah penahanan Bashir.
Hakim Hans Fabricus kemudian menjadwalkan sidang terkait petisi itu pada Senin, untuk memberi waktu bagi pemerintah untuk bersiap-siap menghadapi kasus itu. Ia mendesak pemerintah Presiden Jacob Zuma, dari partai ANC, untuk "mengambil semua langkah yang diperlukan" untuk mencegah Bashir keluar dari Afsel.
Adapan pemerintah Sudan meremehkan perintah pengadilan itu.
"Kami sudah menghubungi pemerintah Afsel, mengabarkan bahwa presiden akan berpartisipasi dan mereka menyambut baik keikutsertaannya," kata Menteri Luar Negeri Sudan, Kamal Ismail.
"Apa yang disebut-sebut di media adalah propaganda melawan Sudan," imbuh Ismail. (Reuters)
TERPOPULER
