Suara.com - Pengacara mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan hari ini, Dahlan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait gagasan pengadaan mobil listrik.
"Hari ini Pak Dahlan diperiksa, tetapi statusnya dalam kasus ini saksi saja, dan beliau menerangkan berbagai hal terkait gagasan mobil listrik itu yang sering dibahas dalam rapat kabinet," kata Yusril di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2015).
Yusril menambahkan awal pengadaan mobil listrik juga karena dorongan (mantan) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , dimana di berbagai kesempatan pidato SBY sering menyampaikannya dengan tujuan mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak.
"Itu beberapa kali diucapkan dalam pidato Presiden bahwa kita berencana mengembangkan mobil listrik untuk mengatasi kesulitan kita dalam pengadaan BBM," katanya.
Selain itu, kata Yusril, pengadaan mobil listrik juga didorong oleh keinginan untuk menampilkan hasil karya Indonesia di event Asia Pacifik Economic Cooperation. Sebagai Menteri BUMN ketika itu, Dahlan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengurus proyek, katanya.
"Jadi Pak Dahlan sebagai Menteri BUMN pada saat itu diserahi tugas untuk menyiapkan mobil listrik itu, oleh karena ini memang bukan merupakan program yang dianggarkan pembiayaannya dalam APBN, maka dicarikan bagaimana caranya bisa mengadakan itu," kata Yusril.
Mobil listrik menjadi kasus setelah 16 mobil yang dipesan tidak dapat digunakan. Lalu, mobil dihibahkan kepada Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, dan Universitas Riau, meski tanpa kerjasama.
Ikhwal pengusutan kasus ini saat Dahlan menjabat Menteri BUMN tahun 2013 menugaskan sponsor pengadaan mobil listrik untuk mendukung kegiatan operasional Konferensi APEC tahun 2013 di Bali. Disinyalir terjadi penyimpangan dalam pengadaannya.
Tiga BUMN yang mengucurkan duit Rp32 miliar ialah PT. BRI (Persero) Tbk, PT. PGN, dan PT. Pertamina (Persero).
