Suara.com - Pejabat di kalangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru saja dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Jumat (3/7/2015) kemarin, diduga terlibat tindak pidana korupsi. Korupsi itu terkait pengadaan lahan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan.
Pejabat itu adalah Kepala Dinas Tata Air dan Bina Marga DKI Jakarta Tri Joko Sri Margianto. Mengetahui hal itu, Ahok tidak sedikit pun terkejut, setelah layangan surat pemanggilan Tri Joko yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
Tri Djoko dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang merugikan negara senilai Rp 32,8 miliar. Namun ia mangkir dari pemanggilan yang dilakukan Selasa (7/7/2015) kemarin.
"Nggak (kecolongan) juga, kita sudah dengar kasusnya dan dia nggak salah. Belum ada surat pemanggilan sebagai tersangka juga kan ya? Kan dia bukannya salah, dia ditipu orang. Paling dipanggil saksi doang. Yang nipu kan bukan dia, yang nipu kan masyarakat," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Namun Ahok memastikan, jika Tri Joko nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Maka pihaknya akan langsung mencari pengganti Kadis Tata Air dan Bina Marga DKI itu.
"Nggak apa-apa. Kalau memang jadi tersangka. Ya kita cari pengganti. Harus dikeluarin," jelas Ahok.
Untuk diketahui Tri Joko akan kembali dimintai keterangannya oleh penyidik Polri karena kapasitasnya saat itu sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dalam proyek normalisasi Kali Pesanggrahan tahun 2013.
Dalam kasus ini, polisi juga telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni MD, HS, ABD, JN dan M yang masih buron. Namun, pihak kepolisian memastikan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan.
