Ditribusi Raskin Masih Rendah, Ini Penjelasan Mensos

Suara.com -  Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, distribusi beras bagi warga miskin (raskin) di sejumlah wilayah masih rendah, di antaranya termasuk di DKI Jakarta.

"Distribusi raskin yang masih rendah di bawah 60 persen, di antaranya DKI Jakarta dan Papua yang disebabkan terkendala pada pengiriman Surat Perintah Alokasi (SPA) dari kepala daerah," kata Mensos dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Mensos menjelaskan, Bulog tidak akan mengirim raskin dari gudang ke titik distribusi sebelum ada SPA yang dikeluarkan bupati/wali kota. Hal ini sudah merupakan SOP dalam distribusi raskin.

Lebih lanjut Mensos mengatakan, ada instruksi dari Presiden agar para menteri bersiaga 24 jam. Selain menjelang lebaran, juga pemerintah ingin memastikan stok beras aman hingga Desember 2015.

Sementara penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dilakukan setelah kepala daerah, yaitu bupati/wali kota mengeluarkan surat keterangan darurat bencana.

"CBP bisa digunakan setelah bupati/wali kota mengeluarkan surat keterangan darurat bencana. Bupati hingga 100 ton, gubernur 200 ton dan di atas 200 ton menjadi kewenangan Mensos," katanya seperti dikutip Antara.

Di setiap level pemerintahan sudah ada SOP yang mengatur dengan jelas kewenangan. Sehingga, dibutuhkan sinergitas yang baik antara elemen-eleman yang ada, baik unsur pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya.