Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terbuka untuk ditemui warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang rumah mereka akan digusur pemerintah.
"Mau ketemu saya boleh saja," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/8/2015).
Sebelumnya, Selasa (4/8/2015) malam, Ahok juga ditemui perwakilan warga RW 01 dan 03 dengan didampingi Komunitas Ciliwung Merdeka. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan, warga bersedia dibongkar.
"Sekarang terlalu banyak kelompok (perwakilan masyarakat di Kampung Pulo). Makanya saya mau bilang ke mereka. Jadi Presiden sama Gubernur DKI saja cuma butuh 50+1. Untuk soal pindahin orang tak ada undang-undang yang mengatur," kata Ahok.
Proses relokasi warga ke rumah susun banyak menemui kendala, di antaranya masalah kompensasi.
"Saya sudah tegaskan sekarang yang 527 kavling kalau bukan tanahnya mereka hanya tinggal di rusun. Tidak ada ganti uang kerohiman apapun," katanya ketika itu.
Ahok menawarkan pembayaran ganti rugi 1,5 kali dari harga beli kepada warga yang bersedia pindah ke rumah susun, meski Ahok tahu banyak warga yang sebenarnya tidak punya sertifikat tanah.
"Tapi dia ngotot punya sertifikat. (Saya bilang) mana sertifikatnya? Ini ada akta jual beli. Saya tunjukkan akta jual beli judulnya apa? Betul diketahui oleh lurah. Jadi tulisannya akta jual beli bangunan di atas lahan pemerintah," kata Ahok.
Tapi akhirnya jalan keluar atas permasalahan pembebasan lahan ditemukan.
"Warga Kampung Pulo, Ciliwung juga udah sepakat mereka mau bebas dari banjir. Tapi tentu adalah segelintir oknum yang mau memanfaatkan banjir. Kan kita udah sepakat janji kita mau tinggal di daerah (Jatinegara untuk sementara), kita bangunkan rusun deket situ. Itu kantor sudin bekas PU yang kita bongkar," kata Ahok.
Kampung Pulo selama ini merupakan kawasan yang menjadi langganan banjir.
"Ada sebagian mau sebagian nggak mau. Yang nggak mau tetap kita gusur. Jadi Presiden saja sama Gubernur DKI aja cuma butuh 50 persen plus satu. Kalau Kampung Pulo 80 persen setuju ya bongkar," kata Ahok.
