Suara.com - Pegiat hak asasi manusia menyambut baik kabat Menteri Koordinantor Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno akan dicopot dari Kabinet Kerja Joko Widodo. Tedjo dianggap tidak berpihak kepada penyelesaian HAM masa lalu.
Direktur LSM HAM Imparsial Poengki Indarti mengatakan Tedjo tidak mengerti dan memahami politik, hukum dan keamanan dengan baik. Dia juga kurang bisa berkoodinasi dengan menteri-menteri dalam jajarannya. Dia juga tidak berpikir terbuka dan tidak mampu berkomunikasi politik dengan baik.
"Oleh karena statement-statementnya dan kebijakannya justru sering membuat blunder dan menimbulkan masalah. Oleh karena itu saya setuju Pak Tedjo diganti," jelas Poengki saat dihubungi suara.com, Rabu (12/8/2015).
Sikap kontroversial Menteri Tedjo yang dimaksud Poengki di antaranya pernyataan tentang penyelesaian kasus HAM masa lalu. Pernyataan tersebut langsung mendapat kecaman dari keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu.
Pada 1 Desember 2014, Menteri Tedjo mengatakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah akan menjutkan rekonsiliasi. Sementara pegiat HAM ingin negara mendirikan pengadilan HAM untuk mengadili para pelanggaran HAM masa lalu.
"Yang lalu kan sudah, rekonsiliasi ini kita lanjutkan. Jangan mundur lagi ke belakang. Negara perlu makmur ke depan, bukan hanya mencari salah di sana-sini. Jadi ayo perbaiki bangsa ke depan," kata Tedjo saat itu.
Lainnya, Tedjo pernah mengatakan kelompok 'anti-kriminalisasi KPK' sebagai rakyat tidak jelas.
Menurut Poengki, pengganti Tedjo bersih dari pelanggaran HAM masa lalu dan bersih dari korupsi. "Misalnya menangani tugas terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pasti akan resisten jika yang bersangkutan punya beban masa lalu," jelas dia.
Ada 3 nama yang beredar saat ini untuk menggantikan posisi Tedjo. Yaitu mantan Panglima TNI Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, dan TB Hasanudin.
Mana di antara mereka yang relatif bersih dari pelanggaran HAM masa lalu? "TB saya kira relatif lebih bersih," kata Poengki.
Sebelumnya, Tedjo sudah menyebar kata perpisahan lewat pesan berantai di kalangan politisi. Isinya dia meminta maaf jika ada salah selama menjadi menteri di kabinet Jokowi.
"Ass w.w. Kepada yth. Bapak/Ibu sekalian, sehubungan dengan berakhirnya jabatan saya selaku Menko Polhukam, saya mohon diri & mohon maaf atas segala khilaf & salah. Terima kasih atas segala dukungan & kerjasama selama saya menjabat Menkopolhukam.Semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah-NYA kepada kita semua, amin. Wass w.w. Tedjo Edhi. P, Laksamana (Purn)," begitu isinya.
TERPOPULER
