Suara.com - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersedia memberikan timbal balik atas dukungan yang disampaikan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada pemerintah.
"Ya, tentu saja berbicara tentang kerjasama politik, harus ada take and give. Ketika ada dukungan dari PAN, maka pemerintah juga memberikan dukungan ke PAN, bagaimana dukungannya? Presiden Jokowi selaku presiden yang tahu persis," ujar Basarah di DPR, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Basarah menyampaikan, dengan bertambahnya dukungan PAN kepada pemerintah, harapannya bisa memperlancar proses politik di DPR. Sebab, pada saat pemerintahan kekurangan dukungan dan modal politik dari DPR.
"Modal politik awal Pilpres hanya empat parpol belum memenuhi 50+1 dari kursi parlemen, karena banyak kebijakan kita dalam pengambilan keputusan berbasiskan pada dukungan parlemen, jumlah minoritas itu membuat posisi politik pemerintah tidak solid di DPR," kata dia.
Kini, kata Basarah, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan pemerintah tinggal menunggu konflik internal di PPP berakhir dan kembali solid mendukung pemerintah.
"Kita berharap PPP juga solid, segera menyelesaikan masalah internal dan PPP konsisten memberikan dukunganJokowi-JK. Ketika PPP solid, PAN bergabung, maka itu lebih 50+1," tambah Anggota Komisi III ini.
Dengan dukungan PAN kepada pemerintah, Basarah menerangkan Presiden Jokowi mendapatkan keuntungan. Yaitu, kuat di parlemen dan kuat di kabinet.
"Tapi mengenai kabinet itu hak prerogatif presiden. Kalau ada reshuffle lalu menambah kader PAN, maka diambil dari menteri non parpol. Akan tetapi menteri parpol yang masuk itu harus memenuhi azas kompetensi, integritas dan lain-lain," ujar dia.
Selain PAN, Basarah juga sedang melakukan lobi dengan fraksi lain supaya bergabung dengan pemerintah.
