Suara.com - Pemerintah meminta agar Jepang dan Cina mengajukan proposal baru terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, tawaran Jepang dan Cina sebelumnya tidak menyangkut standar pemeliharaan maupun standar pelayanan serta kebutuhan kereta yang cocok bagi kondisi sosioekonomi di Indonesia.
"Kalau hanya pengembangan kereta saja, dengan kecepatan menengah, belum tentu bisa membiayai dirinya sendiri ke depan. Harus dikaitkan dengan pengembangan wilayah, di stasiun mana harus dibangun properti besar-besaran, itu harus masuk dalam kerangka acuan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seperti dikutip Antara.
Namun, Darmin memastikan apabila proyek pembangunan kereta masih berlanjut, maka kerja samanya berlangsung melalui "business to business" (B to B) dan skema pembiayaannya tidak menggunakan APBN langsung maupun tidak langsung.
"Semua ini akan dirancang dalam skema 'B to B', bagaimana rancangannya, Kementerian BUMN nanti yang akan mengambil peran utama," jelas Darmin.
Terkait skema pemilihan investor diantara kedua negara tersebut, Darmin mengatakan akan dilakukan melalui lelang unggulan dengan tidak meniadakan salah satu peserta serta melibatkan tim negosiasi khusus.
"Dua-duanya akan dievaluasi siapa yang 'bidder' unggulan, tapi yang satu tidak langsung mundur. Nanti tim akan berunding dengan 'bidder' unggulan, sehingga bisa dicapai harga paling efisien dan kualitas terbaik. Kalau gagal mencapai kesepakatan, bisa pindah ke satunya lagi," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menerima proposal proyek kereta cepat Indonesia yang diwacanakan sekelas "Shinkansen" dengan kecepatan 300 kilometer per jam dari Jepang dan Cina untuk melayani rute Jakarta-Bandung. Namun, menurut Darmin, Presiden Joko Widodo memberikan pertimbangan bahwa kereta cepat untuk jurusan Jakarta-Bandung kurang layak (feasible), karena lebih memadai kereta berkecepatan menengah untuk jarak yang sama.
Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah. Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dolar AS.
Sedangkan, Cina melakukan studi kelayakan, setelah Jepang. Dari proposal Cina, kebutuhan investasi untuk pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 5,5 miliar dolar AS.
TERPOPULER
