Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Syarief Hasan, menyebut bahwa PAN seharusnya berkonsultasi sebelum memutuskan untuk mendukung pemerintah. Sebab menurutnya, saat ini PAN merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP). Apalagi menurutnya, keberadaan PAN di DPR dan MPR sejauh ini secara kolektif didukung KMP.
"Soal PAN pindah ke KIH, itu adalah hak politik PAN. Tapi saya kira PAN dalam keberadaan di MPR dan DPR, secara kolektif didukung KMP. Maka seyogyanya dia berkonsultasi dengan KMP dalam hal mengambil langkah ini," ujar Syarief, dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Minggu (6/9/2015).
"Tapi sekali lagi, itu adalah hak politik PAN. Kita hargai hak politik PAN. Apa konsekuensinya? Itu rakyat yang menilai. Kami tidak memilik hak menilai (apakah) itu betul atau salah," sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Syarief menegaskan, posisi PD di pemerintahan sendiri tetap sebagai partai penyeimbang. Maksudnya, PD akan mendukung program pemerintah yang sesuai rakyat, dan mengkritisi program pemerintah yang tidak pro-rakyat.
"Bahwa posisi Partai Demokrat adalah partai penyeimbang. Dalam hal ini, (PD) sangat concern agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan bagus, bisa betul-betul memberikan kesejahteraan lebih bagus," ujar Syarief.
Penegasan mengenai posisi PD dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ini juga disampaikan oleh Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Anak presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan, posisi sebagai penyeimbang adalah juga sebagai mitra.
"Fraksi Partai Demokrat sampai saat ini masih sebagai penyeimbang. Artinya, Partai Demokrat sebagai mitra rakyat, mitra pemerintahan, dan juga mitra media," jelas Ibas.
TERPOPULER
