Infografis
Suara.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan mengoptimalkan dana yang diberikan pemerintah terhadap TNI tahun 2016, meski nilainya turun Rp7 triliun dari tahun 2015.
"Tentang masalah anggaran, penurunan anggaran ini sudah keputusan pemerintah. Kita serahkan kepada AD, AL, AU dan Mabes TNI, kemudian sudah kita bicarakan dan sudah final pemotongannya," kata Gatot usai rapat dengan Komisi I DPR, Senin (7/9/2015).
Gatot mengungkapkan TNI sebenarnya memberikan rancangan anggaran lebih besar yakni mencapai Rp35 triliun.
Jumlah rancangan anggaran dihitung dari perencanaan tahun 2014 yang belum terakomodasi serta adanya putusan presiden nomor 87/2015 tentang belanja pegawai dan tunjangan kinerja.
"Kenapa segitu, karena ada beberapa hal yang waktu perencanaan 2014 lalu belum terakomodasi. Dan ada keputusan presiden nomor 87/2015 tentang belanja pegawai dan tunjangan kinerja," kata Gatot.
"Serta asumsi anggaran sekarang ini kan dolarnya 12.500, padahal sekarang 14.000 lebih kan berapa persen tuh naiknya," tambahnya.
Gatot menerangkan nantinya anggaran 2016 akan digunakan, antara lain untuk penguatan kebijakan pemerintah soal poros maritim, persiapan menghadapi ancaman Laut Cina Selatan, penumpukan pasukan di Darwin, dan masalah global lainnya.
"Maka hal ini perlu ada evaluasi, dalam arti mana yang perlu prioritas. Misalnya, dari AU, perlu ada radar untuk deteksi udara, dan perlu ada pesawat tempur Sukhoi 35, misalnya, kemudian pesawat angkut. Lalu AL, perlu ada fregat, kapal selam kelas kilo, radar juga, hal-hal ini yang perlu jadi prioritas. Karena dengan poros maritim, kita perlu keunggulan laut dan keunggulan udara," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, masalah pengindraan lewat udara juga diperlukan. Hal itu untuk menutup celah yang berlubang dan belum terpayungi radar.
"(Drone) tentu (diperlukan) untuk pengindraan, dan untuk (mencegah) serangan," ujarnya.
Dalam rapat, Gatot juga menerangkan dari Rencana Kerja Anggaran 2015 di TNI sudah mencapai 56,64 persen. Nilai ini cukup bagus untuk pertangahan tahun ini. Dia pun berharap RKA mencapai 100 persen di akhir tahun nanti.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI selalu mengalami kenaikan sejak 2010. Meski demikian, jumlahnya belum ideal dengan kebutuhan TNI. Sedangkan untuk perencanaan anggaran APBN 2016, usulan anggaran untuk TNI justru turun dibanding APBN 2015.
