Suara.com - Kapten tim futsal perempuan nasional Iran baru-baru ini jadi sorotan masyarakat dunia. Sang kapten, Niloufar Ardalan, kebanjiran dukungan di media sosial setelah dirinya dilarang bertanding oleh suaminya dalam Kejuaraan Asian Football Confederation Futsal.
Nama Ardalan muncul di media-media di seluruh penjuru dunia setelah beredar kabar bahwa dirinya tidak akan bisa membela Iran bersama teman-temannya dalam ajang yang bakal digelar di Malaysia itu pekan depan. Sang suami, Mahdi Toutounchi, tidak bersedia menandatangai dokumen yang isinya memberikan izin bagi sang istri untuk pergi ke luar negeri.
Mahdi, yang berprofesi sebagai wartawan itu melarang Ardalan pergi karena ia ingin sang istri menemani anak mereka di hari pertama masuk sekolah, pada tanggal 23 September mendatang. Kebetulan, tanggal itu berbentrokan dengan tanggal pelaksanaan kompetisi futsal perempuan Asia, yakni antara tanggal 21 hingga 26 September.
Ardalan, seperti perempuan lain di Iran diwajibkan mendapat tanda tangan suami untuk memperpanjang paspornya, kecuali jika kedua belah pihak sama-sama menyepakati untuk meniadakan kewajiban itu dalam ikatan perkawinan.
Tersentuh dengan nasib kurang beruntung yang dialami Ardalan, netizen perempuan dari seluruh dunia pun ramai-ramai menyuarakan solidaritas dan dukungan kepada Ardalan. Untuk menyampaikan dukungan, mereka meluncurkan sebuah tagar #WeAreAllNiloufarArdalan atau yang kurang lebih berarti "kami semua Niloufar Ardalan".
"Bangkit, berdiri, perjuangkan hakmu! Hormat dan dukungan bagi Niloufar Ardalan #WeAreAllNiloufarArdalan," kicau akun Twitter MFiasca.
"#WeAreAllNiloufarArdalan Saya memang bukan warga Iran, namun suara perempuan-perempuan pemberani Iran yang bertarung demi hak mereka telah didengar dan masih banyak perempuan di seluruh dunia yang mendukungmu. Semua perempuan harus berjuang untuk hak mereka dan kemenangan pun di tangan kita," kata akun Twitter @Stealthy Freedoms.
Kepada The Independent, Alinejad, pengelola laman Facebook My Stealthy Freedom, menegaskan bahwa pelarangan perempuan oleh suami adalah isu hak asasi manusia yang harus segera diselesaikan.
"Sesungguhnya ini terjadi kepada seluruh perempuan selama berpuluh-puluh tahun lamanya namun karena kali ini yang jadi korbannya adalah seseorang yang dikenal, maka banyak perempuan yang ikut bersimpati," kata Alinejad.
"Menyedihkan sekali ketika seorang lelaki yang berhak menentukan apa yang harus dilakukan seorang perempuan, itu adalah pelanggaran hak asasi. Apa yang membuat manusia berkuasa atas lainnya? Seperti zaman batu saja," pungkas Alinejad. (Independent)
