Komisi III DPR: Jangan Paksa Jokowi soal Penghentian Kasus BW

Laban Laisila, Bagus Santosa

Senin, 05 Oktober 2015 | 13:01 WIB
Komisi III DPR: Jangan Paksa Jokowi soal Penghentian Kasus BW
Bambang Widjojanto (BW) menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/4).[suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Komisi III DPR meminta agar akademisi  berhenti mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya menghentikan kasus mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW).

Ketua Komisi III Benny K Harman menyarankan, agar kalangan akademisi mengikuti sistem tata negara yang berlaku.

"Jangan memaksa presiden untuk langgar hukum. Jangan menjebak presiden untuk lakukan pelanggaran hukum," ujar Benny, di DPR, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Menurutnya, sebaiknya kalangan akademisi lakukan pengawasan proses hukum yang saat ini dilakukan kepolisian, juga jaksa. Dari proses ini, sambung Benny, kepolisian dan kejaksaan yang akan menilai layak tidaknya kasus tersebut dilanjutkan.

"Jadi kalau secara hukum tidak layak, ada mekanisme hukum, ada SP3. Itu hal yang biasa. Tapi Jangan minta presiden intervensi hukum," ujar Politisi Demokrat ini.

Menurut Benny, meski Presiden mengangkat Jaksa Agung dan Kapolri, bukan berarti Presiden bisa mengintervensi proses hukum yang ditangani di dua instansi penegak hukum ini.

"Saya mohon akademisi jangan rusak sistem tata negara. Kalau mau, kita perkuat sistem itu tegakan sistem itu. Jangan jadikan sitem penegakan hukum kita menjadi sistem terpimpin, yang artinya semua apa kata presiden. kita tidak menganut demokrasi terpimpin. Kita tidak menganut sitem penegakan hukum terpimpin," ujar dia.

Senada, Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, jika Jokowi memenuhi permintaan akademisi ini, malah membuat preseden buruk. Bukan tidak mungkin, kasus seperti ini akan berulang di kemudian hari.

"Presiden tidak bisa mengintervensi. Kalau itu dilakukan akan menjadi preseden buruk, biarlah tunggu di persidangan. Tidak relevan juga presiden mengintervensi hukum. Tidak ada dasar hukumnya," kata dia.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan masukan akademisi yang mendesak supaya kasus mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dihentikan.

"Masukan yang baik, nanti saya pertimbangkan," kata Jokwi, Sabtu (3/10/2015).

Sebelumnya, 70 orang Akademisi meminta Presiden Jokowi untuk mengingatkan Jaksa Agung Prasetyo untuk menghentikan Bambang Widjojanto. Mereka juga mendorong Presiden Jokowi mengingatkan Jaksa Agung untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentikan Penuntutan (SPPP).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Presiden Minta Terminal Baranangsiang Bogor Dibenahi

Presiden Minta Terminal Baranangsiang Bogor Dibenahi

News | Senin, 05 Oktober 2015 | 03:06 WIB

Presiden Jokowi Pertimbangkan Usulan SP3 Kasus Bambang Widjojanto

Presiden Jokowi Pertimbangkan Usulan SP3 Kasus Bambang Widjojanto

News | Sabtu, 03 Oktober 2015 | 17:59 WIB

Terkini

Tak Melulu soal IPK, Kesehatan Mental dan Karakter Mahasiswa Juga Perlu Diasah

Tak Melulu soal IPK, Kesehatan Mental dan Karakter Mahasiswa Juga Perlu Diasah

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 23:15 WIB

Kronologi Suporter PSS Sleman Mengamuk Turun ke Lapangan Lakukan Pengerusakan hingga Pengeroyokan

Kronologi Suporter PSS Sleman Mengamuk Turun ke Lapangan Lakukan Pengerusakan hingga Pengeroyokan

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 22:47 WIB

Prabowo Kembali Kumpulkan Ketum Parpol Pekan Ini, PKS Diminta Bersiap di Jakarta

Prabowo Kembali Kumpulkan Ketum Parpol Pekan Ini, PKS Diminta Bersiap di Jakarta

News | Jum'at, 20 November 2026 | 22:29 WIB

Bikin Pelatih Garudayaksa FC Terpukau, Alfin Kelilauw Dinilai Layak Masuk Timnas Indonesia

Bikin Pelatih Garudayaksa FC Terpukau, Alfin Kelilauw Dinilai Layak Masuk Timnas Indonesia

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 22:27 WIB

Geger Kasus Makar, Bareskrim 'Obrak-abrik' Rumah Perwira Tinggi Polri di Bogor dan Tangerang

Geger Kasus Makar, Bareskrim 'Obrak-abrik' Rumah Perwira Tinggi Polri di Bogor dan Tangerang

News | Jum'at, 20 November 2026 | 22:15 WIB

Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres

Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres

Banten | Jum'at, 20 November 2026 | 22:00 WIB

Atlet Angkat Besi Cilegon, Iqbal Sabana Raih Hattrick Emas di Porprov Banten 2026

Atlet Angkat Besi Cilegon, Iqbal Sabana Raih Hattrick Emas di Porprov Banten 2026

Banten | Jum'at, 20 November 2026 | 21:56 WIB

Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar

Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar

Bogor | Jum'at, 20 November 2026 | 21:49 WIB

Suasana Mencekam Kecelakaan KA Siantar Ekspres, PT KAI Buka Suara

Suasana Mencekam Kecelakaan KA Siantar Ekspres, PT KAI Buka Suara

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:41 WIB

HSB Beri Asuransi Dana Nasabah hingga Rp18,27 Miliar, Apa Saja yang Dijamin?

HSB Beri Asuransi Dana Nasabah hingga Rp18,27 Miliar, Apa Saja yang Dijamin?

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:35 WIB

×