Suara.com - Penyerapan anggaran Provinsi DKI Jakarta saat ini berada diurutan terendah di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan dirinya selalu merotasi pejabat di lingkungan DKI.
"Nggak ada hubungannya dengan ganti pejabat, jadi pemakaian anggaran tidak ada hubungannya dengan gonta-ganti pejabat," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Ahok beralasan, selama dirinya menjadi Gubernur DKI selalu mengganti pejabat lantaran kinerjanya tidak baik dan tak memuaskan dalam melayani masyarakat.
"Justru, kita ganti pejabat, karena pejabat yang lama nggak bisa nyerap anggaran," jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga berpendapat tak ada program yang berantakan akibat mutasi pejabat DKI Jakarta.
Menurut Ahok, kalau sudah menjadi APBD tidak ada yang terkonsep lagi.
"Kalau sudah KUA PPS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) dan sudah APBD bukan konsep lagi, tinggal eksekusi, jadi bukan karena gonta-ganti pejabat. orang pejabatnya nggak becus," kata Ahok.
Sampai saat ini, penyerapan anggaran di Provinsi DKI Jakarta baru sekitar 19 persen.
Sebelumnya, memasuki akhir tahun 2015, sedikit demi sedikit tingkat penyerapan anggaran mulai meningkat. Namun, ada beberapa daerah yang penyerapan anggarannya tak menunjukkan perbaikan.
Salah satunya adalah DKI Jakarta yang tak lepas dari posisi buncit sejak bulan Juli 2015 lalu hingga saat ini.
Berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah, lima daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi adalah Gorontalo (63,1 persen), Maluku Utara (63 persen), Kalimantan Tengah (62,9 persen), Nusa Tenggara Timur (57,6 persen), dan Sulawesi Tenggara (56,9 persen).
Sementara itu, lima daerah dengan penyerapan anggaran terburuk adalah DKI Jakarta (19,39 persen), Papua (21,74 persen), Kalimantan Utara (23,7 persen), Papua Barat (28,86 persen), dan Riau (29,8 persen).
Pada bulan Juli lalu, DKI Jakarta juga menjadi daerah terburuk dalam hal penyerapan anggaran.
