Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengaku siap menarik dukungan terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bila draf revisi yang saat ini beredar. Salah satu pasal revisi yang beredar menyebutkan KPK hanya dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang diundangkan.
"Jika disimpulkan bahwa yang tanda tangan itu adalah juga yang setuju dengan seluruh isi draf RUU yang beredar dan saya tidak tahu menahu itu, maka saya akan menarik tanda tangan saya," kata Arwani, Kamis (8/10/2015).
Anggota Komisi II tersebut menambahkan revisi UU KPK sebenarnya sudah disepakati pemerintah dan DPR, namun yang belum disepakati bersama mengenai kapan dan substansi apa saja yang direvisi.
"Tidak ada fraksi yang menolak revisi UU KPK masuk di long list (Prolegnas DPR). Juga tidak ada yang menolak usul pemerintah untuk memasukkan revisi UU KPK di prioritas 2015. Walaupun ada yang menyatakan menolak tapi kan sebatas di media. Bedakan antara sikap di rapat resmi di DPR dengan pernyataan di media," ujar dia.
Dalam draft RUU tentang revisi UU KPK yang dibagikan kepada anggota Badan Legislasi DPR dalam Rapat Pleno Baleg, Selasa (6/10/2015), antara lain menyebutkan pembatasan usia KPK selama 12 tahun yang tertuang dalam Pasal 5.
Dalam draft revisi juga disebutkan, KPK hanya dapat melakukan penyadapan setelah ada bukti permulaan yang cukup dan dengan izin ketua pengadilan negeri. KPK juga hanya dapat mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara di atas Rp50 miliar dan tidak boleh melakukan penuntutan.
Revisi UU KPK sesungguhnya masuk dalam Prolegnas 2016 dan menjadi inisiatif pemerintah, tetapi sekarang diusulkan masuk menjadi RUU Prioritas Prolegnas 2015 dan menjadi inisiatif DPR.
Fraksi yang mengusulkan agar revisi UU KPK masuk Prolegnas 2015 dan menjadi inisiatif DPR yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB.
