Suara.com - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo mempertanyakan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai reaksi atas perayaan ulang tahun PGRI ke 70 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (13/12/2015).
Dalam surat edaran B/3903/M.PANRB/12/2015 tanggal 7 Desember yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melarang guru untuk mengikuti kegiatan PGRI dalam rangka merayakan ulang tahun yang dilaksanakan pada hari ini.
"PGRI adalah organisasi legal yang selama ini bergandengan tangan dengan pemerintah. Tidak ada yang perlu dicurigai ketika PGRI mengundang anggotanya seluruh pelosok Indonesia untuk merayakan HUT ke 70," kata Sulistiyo dalam sambutan.
Sulistiyo menegaskan puncak acara ulang tahun PGRI di Stadion Utama Gelora Bung Karno legal. Panitia acara sudah mendapatkan izin dari kepolisian.
"Saya bersyukur anggota PGRI bersemangat hadir dan justru mendapat dukungan dari bupati/wali kota dan gubernurnya," kata Sulistiyo.
Dia mengungkapkan acara puncak hari ulang tahun PGRI memang dibuat secara khusus, sama seperti tahun ultah yang ke 40, ke 50, dan 60, turut mengundang anggota dalam jumlah yang banyak. Bagi PGRI, acara semacam ini sekaligus menjadi forum silaturahim nasional.
"Ini juga menjadi ajang saling komunikasi antarsesama profesi. Tidak ada politis, kecuali politik untuk memperjuangkan mutu guru dan pendidikan," kata dia.
Sulitsiyo mengapresiasi Presiden Joko Widodo dan pejabat negara yang mendukung suksesnya acara ini.
Presiden Joko Widodo yang masuk daftar undangan ternyata berhalangan hadir ke acara tersebut. Kehadiran Kepala Negara pun diwakilkan kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Selain Puan, acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Gubernur Jawa Timur Sukarwo, dan Gubernur Banten Rano Karno.
TERPOPULER
