Komisi Pemberantasan Korupsi baru menyerap 57,7 persen anggaran yang dialokasikan tahun 2015.
"Seluruh kegiatan KPK tahun ini dilakukan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp898,9 miliar pada 2015. Dengan penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar 518,9 miliar rupiah atau sekitar 57,7 persen per 14 Desember 2015," kata Wakil Ketua KPK Johan Budi di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2015).
Anggaran dipakai KPK untuk merampungkan pembangunan gedung baru. Rencananya, gedung tersebut akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2015.
"Rencananya tanggal 29 (Desember) akan diresmikan bertepatan dengan hari lahirnya KPK. Rencananya juga kami undang atau diresmikan oleh Presiden Jokowi," kata Johan.
Johan mengakui kinerja KPK sepanjang 2015 masih di bawah target yang dicanangkan. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari energi yang terkuras gara-gara konflik dengan Polri dan gelombang praperadilan yang terjadi awal tahun.
"Memang harus dipahami bersama bahwa pada Januari hingga April, KPK digoncang oleh hiruk kipuk, tidak hanya berkaitan friksi dengan lembaga lain tetapi berkaitan gelombang praperadilan sehingga kinerja atau SDM di KPK tersedot untuk urusan-urusan yang seperti itu. Sehingga kalau dari sisi capaian ada sedikit gangguan karena waktu itu SDM diperuntukkan untuk hadapi saya sebutnya sebagai hiruk pikuk," kata dia.
Dengan dana yang nilainya hampir Rp1 triliun untuk penindakan, KPK hanya mampu mengembalikan sekitar Rp198,5 miliar kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.
Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menyatakan sebagian besar sumber daya manusia dan keuangan KPK lebih banyak tercurah ke bidang pencegahan.
Menurutnya potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan dari bidang pencegahan nilainya jauh melampaui bidang penindakan. Namun, diakuinya, efek pencegahan tak dapat dirasakan secara langsung.
"Saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar sumber daya KPK lebih banyak digunakan upaya pencegahan. Memang hasilnya tidak terlihat dan dirasakan seketika. Membutuhkan proses panjang, tapi harus kita lakukan," kata Ruki.
"Seluruh kegiatan KPK tahun ini dilakukan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp898,9 miliar pada 2015. Dengan penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar 518,9 miliar rupiah atau sekitar 57,7 persen per 14 Desember 2015," kata Wakil Ketua KPK Johan Budi di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2015).
Anggaran dipakai KPK untuk merampungkan pembangunan gedung baru. Rencananya, gedung tersebut akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2015.
"Rencananya tanggal 29 (Desember) akan diresmikan bertepatan dengan hari lahirnya KPK. Rencananya juga kami undang atau diresmikan oleh Presiden Jokowi," kata Johan.
Johan mengakui kinerja KPK sepanjang 2015 masih di bawah target yang dicanangkan. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari energi yang terkuras gara-gara konflik dengan Polri dan gelombang praperadilan yang terjadi awal tahun.
"Memang harus dipahami bersama bahwa pada Januari hingga April, KPK digoncang oleh hiruk kipuk, tidak hanya berkaitan friksi dengan lembaga lain tetapi berkaitan gelombang praperadilan sehingga kinerja atau SDM di KPK tersedot untuk urusan-urusan yang seperti itu. Sehingga kalau dari sisi capaian ada sedikit gangguan karena waktu itu SDM diperuntukkan untuk hadapi saya sebutnya sebagai hiruk pikuk," kata dia.
Dengan dana yang nilainya hampir Rp1 triliun untuk penindakan, KPK hanya mampu mengembalikan sekitar Rp198,5 miliar kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.
Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menyatakan sebagian besar sumber daya manusia dan keuangan KPK lebih banyak tercurah ke bidang pencegahan.
Menurutnya potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan dari bidang pencegahan nilainya jauh melampaui bidang penindakan. Namun, diakuinya, efek pencegahan tak dapat dirasakan secara langsung.
"Saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar sumber daya KPK lebih banyak digunakan upaya pencegahan. Memang hasilnya tidak terlihat dan dirasakan seketika. Membutuhkan proses panjang, tapi harus kita lakukan," kata Ruki.
