Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak keberatan jika ada pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta. Namun ada syaratnya.
Pertama harus berhenti jadi PNS. Kedua harus bekerja baik saat jadi PNS.
"Kalau PNS atau Sekda mau nyalon itu bagus. Tapi dia harus berhenti karena peraturan yang baru,"ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Sebelumnya, nama Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, muncul dalam daftar delapan nama yang diusungkan Partai Gerindra. Ahok mendorong PNS lainnya untuk maju pada Pilkada 2017.
"Justru saya bilang, saya lagi ingin dorong asisten deputi semua mau nyalon. Kalau mau nyalon, kira-kira dia kerja bagus nggak. Kalau dia nggak bagus, ya dia nggak laku dong. Nah gitu kan, sekarang Sekda mau nyalon nih mesti kerja bagus nggak? Ya harus kerja bagus dong," tuturnya.
"Sekarang kan beda, semua rapat di upload ke Youtube. Kalau di upload masyarakat tahu nggak kinerja pejabat mana yang bagus atau nggak sampai gubernur bisa tau nggak kinerjanya," ucap Ahok.
Ahok menilai pejabat pemerintah yang ingin mencalonkan harus memiliki keberanian. "Kalau dia kerja bagus yang untung siapa? Ya orang Jakarta," imbuhnya.
Ahok menambahkan, masyarakat bisa menilai rekam jejam pejabat, meski sudah bertahun-tahun. Masyarakat pun, bisa mengecek hasil kinerja pejabat yang akan maju di Pilkada 2017.
"Zaman ini nggak gampang, nggak susah. Sekarang media online nyari nama saya 10 tahun yang lalu. Bisa loh cari di Google. Bisa dapat semua. Sekarang nggak bisa dibohongin lah warga DKI, yang penting banyak calon yang baik," tandasnya.
