Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) daerah siap mengelola proyek-proyek infrastruktur lokal. Terutama dalam mengelola anggaran yang jumlahnya triliunan rupiah.
Untuk mengelola anggaran itu, Jokowi menekankan untuk menyiapkan manajer lapangan yang andal untuk mengelola proyek-proyek. Apalagi karena anggaran infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat kian besar tahun ini.
Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Rabu (6/1/2016).
"Siapkan manajer lapangan yang baik, artinya ini pengelola wilayah ada di Kepala Balai. Siapkan manajer yang betul-betul siap mungkin memang mengelola Rp1 triliun bisa tapi nanti Rp10 triliun bingung. Siapkan SDM-nya," kata Jokowi.
Pada kesempatan itu, ia ingin memberikan perspektif ke depan dimana APBN semakin diprioritaskan untuk pengembangan proyek-proyek infrastruktur. Mantan Gubernur DKI itu meyakini penerimaan negara pada tahun-tahun mendatang akan semakin banyak sehingga anggaran untuk infrastruktur akan semakin besar maka segala sesuatu termasuk SDM harus disiapkan dengan baik. Ia juga berpesan agar dilakukan sinkronisasi antar kementerian/lembaga.
Ia mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus ada integrasi dengan Kementerian Pariwisata dalam upaya membangun destinasi wisata untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan asing.
"Karena ketimpangan nyata dan bisa dilihat dengan mata. Di sini, kalau kita lihat di timur bumi dan langit. Ketimpangan antar wilayah kita perbaiki cepat," katanya.
Ia mencontohkan biaya logistik yang demikian tinggi di Papua sehingga ditargetkan pada 2018 semua akses di Papua bisa seluruhnya terbuka. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyaksikan penandatangan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta. Acara penandatanganan kontrak sekaligus dilakukan di lima lokasi secara bersamaan yakni di Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura.
Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR, pada 2016 Kementerian PUPR memiliki 10.649 paket kontrak dengan nilai Rp73,41 triliun. Kementerian PUPR telah melaksanakan pelelangan dini sejak Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket dengan nilai Rp42,74 triliun. Pada Januari ditandatangani 1.026 paket sebesar Rp25 triliun dan pada Rabu (6/1) ditandatangani kontrak senilai Rp8,81 triliun.
Pada kesempatan itu pula Presiden menyapa melalui teleconference para pelaksana proyek di lapangan seperti di Pulau Balang, Balikpapan dan Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah. Selain itu Presiden juga berdialog jarak jauh (teleconference) dengan Pemda dan kontraktor di lima lokasi penandatanganan kontrak selain Jakarta. (Antara)
TERPOPULER
