DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prioritas Prolegnas 2016

Selasa, 26 Januari 2016 | 15:02 WIB

Sidang paripurna DPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

DPR mengesahkan 40 rancangan undang-undnag untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016, dalam Rapat Paripurna, Selasa (26/1/2016). Namun, ada sedikit catatan dari RUU yang masuk prolegnas ini, yaitu Fraksi Gerindra menolak masuknya rencana revisi UU 30/2002 tentang KPK ke dalam Prolegnas 2016.

"Kami belum bisa menerima RUU KPK masu‎k prolegnas prioritas 2016," kata Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Syafii dalam interupsi Rapat Paripurna, Selasa (26/1/2016).

Selain itu, menurutnya poin-poin yang akan direvisi juga kurang tepat, seperti kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyadapan, operasi tangkap tangan, dan penerbitan SP3. Sehingga menurutnya, hal ini perlu dikaji lebih hati-hati.

DPR Rapat Paripurna soal Prolegnas 2016

Anggota Fraksi Gerindra El Nino, menambahkan, UU KPK saat ini belum tepat bila harus direvisi. Menurutnya, yang lebih tepat dilakukan saat ini adalah penguatan standar operasional dan teknis di KPK.

Dia mempertanyakan dasar dan alasan masuknya RUU KPK masuk ke dalam ‎Prolegnas 2016 ini. Menurutnya, ini bisa menimbulkan opini publik bila revisi ini bertujuan melemahkan KPK.

"Kenapa RUU KPK masuk, dan dianggap lebih penting dari tunggakan RUU sebelumnya?" tanya Anggota Fraksi Gerindra El Nino.

‎Pimpinan rapat paripurna kali ini, Fadli Zon kemudian memutuskan untuk mengesahkan 40 RUU ini. Dia beranggapan Badan Legislasi (Baleg) DPR juga sudah melakukan penggodokan RUU ini untuk menyeleksi yang mana yang menjadi prioritas. Akhirnya, dia pun mengetok palu tanda RUU Prioritas Prolegnas ini disahkan.

‎"Masukan-masukan itu akan menjadi catatan penting. Apakah ini dapat disetujui?" kata Fadli.

"Setuju," jawab peserta rapat diiringi ketokan palu Fadli Zon.

Suara.com - Adapun Ke-40 RUU itu, yakni, 22 RUU merupakan usul DPR, 2 RUU usulan DPD, 12 RUU usulan pemerintah dan 4 RUU usulan bersama.

Inisiatif DPR:

1. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat

2. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

3. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Dalam Prolegnas 2015 judul tertulis: Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan)

4. RUU tentang Jasa Konstruksi

5. RUU tentang Penyandang Disabilitas

6. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (Dalam Prolegnas 2015, judul tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)

7. RUU tentang Sistem Perbukuan

8. RUU tentang Kebudayaan

9. RUU tentang Pertembakauan

10. RUU tentang Kewirausahaan Nasional

11. RUU tentang Pertanahan

12. RUU tentang Arsitek

13. RUU tentang Pengelolaan Ibadan Haji dan Penyelenggaraan Umrah

14. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

15. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia

16. RUU tentang Jabatan Hakim

17. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

18. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

19. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

20. RUU tentang Kebidanan

21. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

22. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Inisiatif DPD:

23. RUU tentang Wawasan Nusantara

24. RUU tentang Ekonomi Kreatif

Inisiatif Pemerintah:

25. RUU tentang Merek

26. RUU tentang Paten

27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

28. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

29. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan

30. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

31. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

32. RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

33. RUU tentang RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

34. RUU tentang Pengampunan Pajak

35. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

36. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Inisiatif bersama:

37. RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (Dalam Prolegnas judul tertulis: Penyelenggaraan Pemilihan Umum) (DPR/Pemerintah)

38. RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas tertulis RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) (DPR/DPD)

39. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (DPR/Pemerintah)

40. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (DPR/Pemerintah).