DPR Tunda Rapat Paripurna Revisi UU KPK

Siswanto, Ummi Hadyah Saleh

Kamis, 11 Februari 2016 | 13:54 WIB
DPR Tunda Rapat Paripurna Revisi UU KPK
Rapat paripurna DPR [suara.com/Bagus Santosa]

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat menunda rapat paripurna dengan agenda untuk menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi inisiatif DPR. 

"Paripurna revisi UU KPK harusnya hari ini dibentuk, tapi karena dinamika begitu tinggi, termasuk banyak yang melakukan penolakan. Akhirnya supaya komprehensif, kami tunda pembahasan panjanya," ujar Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Supratman menambahkan penundaan tersebut disampaikan dalam rapat konsultasi yang dihadiri pimpinan DPR dan fraksi. Penundaan rapat paripurna telah mendapat persetujuan mayoritas fraksi.

Selanjutnya, kata Supratman, Badan Lesiglasi akan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk meminta masukan dari KPK. Rencananya, RDPU akan diselenggarakan pada pekan ini.

"Kemudian kami dapatkan masukan dulu, kami akan RDPU dengan pimpinan KPK, sebagai lembaga yang UU akan dilakukan revisi," katanya.

Supratman berharap KPK bisa hadir dalam RDPU nanti agar dapat memberikan masukan, terutama terkait empat poin revisi.

"Kami berharap satu dua hari ini kita bisa undang KPK. Mudah-mudahan dengan waktu yang ada kita bisa efektifkan dan pimpinan KPK bisa hadir.

"Kami ingin dengar salah satu masalah itu kan ada empat poin. Masa KPK yang mau direvisi, kita tak mendengar dari mereka. Walau bukan hanya KPK sendiri tapi menyangkut dengan pakar-pakar lain. Supaya komperhensif. Kita mau objektif," Supratman menambahkan.

Supratman mengatakan saat ini KPK belum melihat draf revisi UU KPK. Itu sebabnya, menurut dia, setelah nanti mendapatkan draf tersebut bisa saja sikap KPK berubah dari yang sebelumnya menolak revisi.

"KPK tentu belum dapat draf, apa yang diusulkan pengusul. Nah, kami berharap pengusul menyerahkan naskah akademik, draf UU nya, KPK bisa melihat secara nyata ada pelemahan atau tidak," katanya.

Sementara itu, anggota Badan Legislasi dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga pengusul revisi UU KPK Risa Mariska mengatakan draf sudah disetujui oleh 45 anggota lintas fraksi.

Empat poin revisi yang menjadi sorotan yakni pembentukan dewan pengawas KPK, kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, kewenangan KPK dalam mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, dan yang terakhir soal pengaturan penyadapan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ketua DPR: Revisi UU KPK Tak akan Keluar dari Empat Poin

Ketua DPR: Revisi UU KPK Tak akan Keluar dari Empat Poin

News | Kamis, 11 Februari 2016 | 12:49 WIB

Sejauh Ini Ada 18 Permohonan Uji Materi UU KPK di MK

Sejauh Ini Ada 18 Permohonan Uji Materi UU KPK di MK

News | Kamis, 11 Februari 2016 | 12:28 WIB

Hari Ini, DPR Rapat Paripurna Bahas Revisi UU KPK

Hari Ini, DPR Rapat Paripurna Bahas Revisi UU KPK

News | Kamis, 11 Februari 2016 | 11:56 WIB

Disetujui Rapat Panja Harmonisasi, Revisi UU KPK Berlanjut

Disetujui Rapat Panja Harmonisasi, Revisi UU KPK Berlanjut

News | Kamis, 11 Februari 2016 | 06:08 WIB

Terkini

Amran Ancam Sikat Mafia Alsintan Meski Libatkan Kerabat Menteri

Amran Ancam Sikat Mafia Alsintan Meski Libatkan Kerabat Menteri

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:20 WIB

Kisah Udin Ubah Haluan Kerja, Dari Ahli Gizi Menjadi Wali Asuh di Sekolah Rakyat Kediri

Kisah Udin Ubah Haluan Kerja, Dari Ahli Gizi Menjadi Wali Asuh di Sekolah Rakyat Kediri

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:18 WIB

Persaingan Platform Kripto Makin Ketat, OSL Genjot Aktivitas Transaksi Pengguna

Persaingan Platform Kripto Makin Ketat, OSL Genjot Aktivitas Transaksi Pengguna

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta

Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta

Jogja | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

UU Perampasan Aset dan Tantangan Memulihkan Kekayaan Negara

UU Perampasan Aset dan Tantangan Memulihkan Kekayaan Negara

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

Suzuki Boyong 11 Mobil Andalan dan Fasilitas Test Drive ke GJAW 2026

Suzuki Boyong 11 Mobil Andalan dan Fasilitas Test Drive ke GJAW 2026

Otomotif | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

UMP Jakarta Naik ke Rp6,1 Juta, Pengusaha ke Gubernur Pramono: Lowongan Kerja Akan Berkurang

UMP Jakarta Naik ke Rp6,1 Juta, Pengusaha ke Gubernur Pramono: Lowongan Kerja Akan Berkurang

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 15:13 WIB

Amran Murka, Traktor Bantuan Petani di Sulsel Diperjualbelikan: Tarik dan Hukum Pelakunya!

Amran Murka, Traktor Bantuan Petani di Sulsel Diperjualbelikan: Tarik dan Hukum Pelakunya!

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:12 WIB

Gaji UMR, Ekspektasi Sultan: Mengulik Realitas Dunia Kerja Saat Ini

Gaji UMR, Ekspektasi Sultan: Mengulik Realitas Dunia Kerja Saat Ini

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 15:00 WIB

Viral Makkah Marathon 2026, Cara Daftar dan Harga Tiket Paling Murah Rp145 Ribu

Viral Makkah Marathon 2026, Cara Daftar dan Harga Tiket Paling Murah Rp145 Ribu

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:59 WIB

×