Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdialog dengan warga Kalijodo sebelum membongkar bangunan dan tempat usaha milik warga.
"Kami berharap akan ada dialog, di sini warga jangan dilihat sebagai musuh dari pemerintah daerah, warga ini harus didengar juga suaranya, aspirasinya," kata Komisioner Komnas HAM Hafidz Abas di Kalijodo, daerah perbatasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat, Jumat (19/2/2016).
Ahok, katanya, harus ke lapangan dan melihat kalau di Kalijodo ada bangunan sekolah dan tempat ibadah.
Hafidz mengingatkan bahwa meski menempati tanah negara, sebagian warga memiliki sertifikat tanah dan mereka taat pajak.
"Bahwa di sini warga juga kelihatannya baik-baik, dan ada tempat ibadah, ada SD, ada Paud, jadi mereka juga punya sertifikat tanah, bayar pajak," katanya.
Hafidz meminta Ahok mengedepankan pendekatan persuasif.
"Saya kira pemerintah tidak boleh melihat rakyatnya sebagai musuhnya, tapi harus merangkul mereka mendengar mereka, dan mencari solusi bagi mereka," kata Hafidz.
Hafidz mengatakan telah mendapatkan banyak cerita tentang warga yang telah puluhan tahun mendiami Kalijodo. Hafidz tidak menampik kalau banyak warga yang mencari penghidupan di tempat prostitusi itu. Di kawasan ini, katanya, juga banyak anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.
"Jadi kalau tiba-tiba mereka digusur, terus dipaksa pergi kan kasihan ya, mencabut akar kehidupannya, coba lihat senyum anak-anak semangat mereka mau belajarnya yang sebentar lagi mau ujian kemudian malam-malam mereka harus digusur, kalau itu terjadi pada diri anda," kata dia
"Kami berharap Pemda bisa mendengar suara dan aspirasi dari warga, jadi kalau terjadi resistensi mereka belum siap untuk pindah, dan mau kemana mereka dengan jumlah yang cukup besar ini. Ini kan tidak mudah manusia harus diperlakukan secara manusia," Hafidz menambahkan.
