Menteri Berseteru, Jokowi: Jangan Ributkan yang Belum Putus

Suara.com - Presiden Joko Widodo kurang berkenan dengan adanya perseteruan sesama menteri di ranah publik terkait kebijakan pemerintah yang belum diputuskan. ‎Ia menegaskan semua pembantunya harus fokus bekerja demi kepentingan rakyat.
‎
"Bahwa para menteri harus fokus pada kerja, bekerja, pelayanan, kerja nyata untuk masyarakat," kata Jokowi ketika meninjau veneu KTT Luar Biasa OKI kelima di JCC, Jumat (4/3/2016).

‎Jokowi tidak dapat menyembunyikan rasa ketidaksukaannya dengan adanya perseteruan itu. Dia berkata dengan nada meninggi dan mengingatkan agar para menteri tidak berpolemik di ruang publik. Apalagi mengenai sebuah kebijakan yang belum diputuskan.

"Jangan ributkan sesuatu yang belum tuntas, yang belum saya putuskan," kata dia.

Jokowi mengatakan pengembangan gas Blok Masela merupakan proyek besar untuk perekonomian Indonesia. Jadi butuh kajian yang mendalam serta mendengar aspirasi masyarakat.

"Ini sebuah pekerjaan besar (blok Masela), saya perlu banyak dengar dari kiri, kanan, atas, bawah. Kalau hal kecil langsung saya putuskan. Kalau hal yang menyangkut jangka panjang, betul-betul saya perlu ada masukan, ada input-input yang betul, sehingga keputusannya itu jernih dan benar bagi negara," kata Jokowi.

Para Menteri yang akan dievaluasi Jokowi bukan hanya Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said, tetapi juga menteri-menteri lainnya. ‎ Khusus dua menteri ini, mereka berseteru mengenai rencana proyek pengembangan gas Blok Masela di Maluku. Rizal ngotot proyek dilakukan dengan skenario on shore atau di darat, sedangkan Sudirman menginginkan secara off shore atau di laut.

Sejumlah menteri lain yang pernah bersilang pendapat adalah Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pedagangan Thomas Lembong mengenai impor beras. Lalu, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar yang meminta direksi Garuda diganti karena merasa kecewa, kemudian dikritik oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung melalui media sosial yang menyebut masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.