Suara.com - Sejarah panjang Golkar sebagai partai yang selalu dipimpin ketua umum yang berkualifikasi seperti "dewa” adalah fakta yang tidak terbantahkan.
Di era Soeharto berkuasa selama 32 tahun, Golkar selalu dipimpin seorang ketua umum yang “dibina" oleh kekuasaan, ibarat dewa yang diutus dari langit.
“Dewa di atas dewa itu menurut saya adalah Soeharto sendiri,” kata politisi senior Golkar Zainal Bintang kepada Suara.com, Minggu (6/3/2016).
Menurut Bintang kualifikasi dewa di sini diartikan sama dengan kekuasaan atau orang yang dekat dengan kekuasaan.
Bintang yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR itu menjelaskan selain sebagai Presiden, Soeharto juga memegang jabatan sebagai ketua dewan pembina Golkar. AD/ART Golkar memberi kewenangan kepada ketua dewan untuk dapat membatalkan keputusan yang sudah diambil DPP.
“Bahkan berwenang membubarkan DPP,” ujar Bintang.
Di era reformasipun Golkar kembali dipimpin seorang “dewa” yaitu Akbar Tanjung (1998). Akbar yang menjadi ketua umum pertama di era reformasi menjabat sebagai ketua DPR RI sebelumnya adalah menteri sekretaris negara. Pendek kata, Akbar diback up oleh Presiden B. J. Habibie ketika itu.
Pengganti Akbar Tanjung yang terpilih pada Munas Golkar di Bali pada tahun 2004, kata Bintang, juga seorang “dewa” yaitu Jusuf Kalla karena juga merangkap sebagai wakil Presiden.
Menurut Bintang seorang ketua umum yang punya jabatan yang melekat dengan kekuasaan alias semacam “dewa” adalah sosok pimpinan yang didambakan oleh seluruh kader Golkar.
“Pimpinan Golkar DPD Provinsi maupun kabupaten dan kota akan sangat bangga apabila ketua umum Golkar adalah orang yang dekat dengan kekuasaan alias “dewa,” kata Bintang.
Gonjang ganjing Partai Golkar belakangan ini, menurut Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar itu, karena jabatan ketua umum diperebutkan figur yang tidak berkualifikasi “dewa."
“Sejak Munas Riau 2009, Ketua Umum Golkar nggak punya jabatan formal yang membanggakan kader Golkar,” kata Bintang.
Maka menjadi pertanyaan ke depan, siapakah figur calon ketua umum Golkar yang berkualifikasi “dewa” yang akan mendapat kepercayaan dari pemilik suara Golkar di daerah pada Munas yang akan datang?
Bintang mengutip pernyataan Bambang Soesatyo yang mengatakan pengurus Golkar di daerah tidak menginginkan Ade Komaruddin mundur dari ketua DPR karena posisi tersebut memberikan kebanggaan luar biasa bagi para kader, terutama di daerah.
Bamsoet menjelaskan posisi Ade dipimpinan legislatif menguntungkan bagi upaya konsolidasi partai ke depan.
