Suara.com - Isu reshuffle Kabinet Kerja mencuat lagi akhir-akhir ini, terutama setelah muncul berbagai penilian atas kinerja kementerian yang dianggap belum optimal.
Tetapi, juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi SP, menegaskan soal itu merupakan domain Kepala Negara
"Saya kira semua tahu dan paham bahwa urusan reshuffle adalah domain Presiden. Yang tahu hanya Presiden," kata Johan di komplek Istana, Jakarta, Senin (21/3/2016).
Ketika memberi orasi ilmiah dalam acara Lustrum UNS ke 8 di Auditorium Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa tengah, Jumat (11/3/2016), lalu, Presiden menegaskan tak segan untuk kembali mencopot menteri jika persoalan kasus dwelling time atau bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, tak bisa diselesaikan oleh pejabat saat ini.
Dalam orasi ilmiah tersebut, Presiden Jokowi mengungkit persoalan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang membuatnya sempat marah hingga akhirnya mencopot pejabat terkait karena dalam kurun waktu enam bulan tak bisa menurunkan lamanya waktu bongkar muat barang.
"Akhirnya waktunya bisa turun, bulan ini bisa jadi empat atau tiga (hari). Tahun ini kalau bisa kita dapatkan tiga (hari) dengan cara apapun. Kalau perlu ganti menterinya lagi atau cara lain," kata Jokowi yang disambut tawa hadirin.
Johan menambahkan evaluasi terhadap menteri selalu dilakukan Presiden.
"Jadi begini, evaluasi menteri selalu disampaikan tidak pada satu titik dan waktu tertentu, tetapi secara keseluruhan dari kerja-kerja para Menteri. Apakah evaluasi berujung pada reshuffle atau tidak, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu Presiden yang tahu dan memutuskan," kata Johan.
