Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Rakyat jangan mengutamakan jumlah produksi undang-undang. Menurut Presiden yang paling penting bukan kuantitas, melainkan kualitas undang-undang.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkesan tidak menerima hal itu, soalnya pemerintah juga ikut mengusulkan pembuatan UU.
"Usul pemerintah ada 13 undang-undang, tapi kenapa Presiden minta empat atau lima undang-undang saja. Nah ini matematikanya dimana. Kan usulan RUU tidak hanya hanya DPR, tapi dari pemerintah, DPR dan sebagainya," ujar Fadli dalam diskusi dengan tema DPR Lari Kencang Capai Target Legislasi, Pemerintah, Slow Laa, Ada Apa di gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Fadli menegaskan RUU yang dibahas DPR bersama pemerintah merupakan RUU yang sangat penting, misalnya RUU Pilkada dan RUU KPK.
"Kita sudah memutuskan ada juga hal-hal yang mendesak, misalnya pada akhir tahun lalu menjelang penutupan masa sidang dimasukkan revisi UU KPK dan RUU Tax Amnesty. Ini kemauan pemerintah dan disetujui bersama," kata dia.
Diskusi tersebut diadakan DPR bekerjasama dengan Koordinator Wartawan Parlemen. Dalam diskusi, hadir pula pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Rahmat Bagja.
Kemarin, Rabu (30/3/2016), Presiden menyatakan DPR jangan memproduksi terlalu banyak UU.
"Setahun, tiga saja cukup. Lima ya cukup," ujar Jokowi di acara dialog publik di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurut Jokowi yang terpenting bukan kuantitas UU, melainkan kualitasnya.
"Jumlah 40, 50, untuk apa?" tutur Presiden.
Jokowi mengaku mengetahui kenapa DPR senang memproduksi banyak UU.
"Tetapi, nggak usah saya sebutkan di sini kenapa DPR seneng banyak (bikin UU). Saya kira yang hadir di sini juga tahu," ujar dia.
