Bawaslu Ingin Ada Lembaga Otonom yang Mengurusi Pemilih

Arsito Hidayatullah

Sabtu, 02 April 2016 | 08:31 WIB
Bawaslu Ingin Ada Lembaga Otonom yang Mengurusi Pemilih
Ilustrasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). [suara.com/Muhamad Ridwan]

Suara.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum menginginkan sebuah lembaga yang otonom dan mandiri untuk mengurus catatan kependudukan nasional untuk kelancaran proses pemilu.

Saat ditemui dalam diskusi politik di Universitas Negeri Jakarta, Jum'at, Ketua Bawaslu Nasrullah menilai bahwa masalah yang sering terjadi pada pemilu bersumber dari daftar pemilih yang dinilai tidak sesuai.

"Daftar pemilih ini kerap jadi masalah sejak 2003, sepanjang belum ada badan seperti ini jangan harap akan berhasil dan membuahkan pemilu yang bersih," tutur Nasrullah menjelaskan.

Menurut dia, komponen yang sangat vital untuk menentukan kesuksesan dan seberapa jauh demokrasi berjalan adalah dari jumlah pemilih yang pasti saat pemilihan.

"Misalnya seperti yang terjadi di Papua saat pemekaran wilayah, ternyata jumlah penduduknya digandakan," tukasnya mencontohkan.

Sementara itu, KPU DKI melalui komisioner M. Sidiq Sabri mengatakan pihaknya akan memastikan jumlah pemilih tetap di DKI Jakarta melalui survei yang dilakukan secara "door-to-door".

"Akan kami datangi tiap penduduk, apakah sesuai dengan daftar pemilih tetap yang terdata di pilkada sebelumnya," kata Sidiq saat ditemui dalam diskusi politik di Universitas Negeri Jakarta, Jumat sore.

KPU DKI berencana melakukan aksi tersebut mengingat tingginya tingkat mobilitas penduduk di Jakarta sehingga bisa berubah cepat dalam waktu singkat.

"Contohnya saja, penduduk Jakarta itu beda (jumlahnya) saat siang dan malam. Atau bisa juga ada penduduk yang sudah pindah ke daerah lain atau meninggal," tukas Sidiq.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU menjelang Pilkada serentak 2017.

Kegiatan tersebut sekaligus sebagai wujud pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Acara rapat evaluasi yang berlangsung di Kantor KPU RI itu bertujuan mengidentifikasi susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Daftar Informasi Publik (DIP), ketersediaan PPID online, website, serta ketersediaan sarana infrastruktur berupa ruang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di 34 KPU Provinsi seluruh Indonesia. [Antara]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

KPK Nilai KPU dan Bawaslu Tak Cermat, Mahar Politik Masih Lolos

KPK Nilai KPU dan Bawaslu Tak Cermat, Mahar Politik Masih Lolos

News | Senin, 21 Maret 2016 | 16:33 WIB

Perindo Serius Bersiap Diri untuk Pemilu 2019

Perindo Serius Bersiap Diri untuk Pemilu 2019

News | Kamis, 17 Maret 2016 | 03:00 WIB

Terkini

Apakah PS4 Bisa Main GTA 6? Cek Harga dan Perangkat yang Dibutuhkan

Apakah PS4 Bisa Main GTA 6? Cek Harga dan Perangkat yang Dibutuhkan

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 13:08 WIB

Kemensos Jalin Kolaborasi, Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim

Kemensos Jalin Kolaborasi, Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:07 WIB

Pembangkit Energi Terbarukan Harus Diimbangi Kesiapan Jaringan Transmisi

Pembangkit Energi Terbarukan Harus Diimbangi Kesiapan Jaringan Transmisi

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 13:06 WIB

Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal

Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:06 WIB

Status BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif padahal Sudah Resign? Ini Cara Mengatasinya

Status BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif padahal Sudah Resign? Ini Cara Mengatasinya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 13:03 WIB

49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan

49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan

Sumbar | Jum'at, 20 November 2026 | 13:02 WIB

Kisah Haru Muhammad Aidil yang Donorkan Organ Bantu Selamatkan 10 Nyawa

Kisah Haru Muhammad Aidil yang Donorkan Organ Bantu Selamatkan 10 Nyawa

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 13:00 WIB

Review Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Brutalnya Arena Ke-50

Review Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Brutalnya Arena Ke-50

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 13:00 WIB

Jakarta Masih Rawan Banjir, Lima Sungai Dinormalisasi dan 1.200 Pompa Disiagakan

Jakarta Masih Rawan Banjir, Lima Sungai Dinormalisasi dan 1.200 Pompa Disiagakan

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:54 WIB

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

Sumbar | Jum'at, 20 November 2026 | 12:54 WIB

×