Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhamad Syarif menilai Komisi Pemilihan Umum tidak cermat menangani dana sumbangan yang diterima para kandidat peserta pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan kepala daerah.
"Money politics itu tetap terjadi dan susah untuk menindak secara keseluruhan. Dan untuk penyumbang, KPU serasa kurang memverifikasi juga dan belum dilakukan dengan baik," kata Laode dalam rapat koordinasi evaluasi persyaratan calon kepala daerah di pilkada serentak tahun 2015 bersama IDI, BNN, dan KPK di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).
Selain dana sumbangan dari donatur, Laode juga menyoroti praktik mahar politik dari calon ke partai politik.
"Money politics itu tetap terjadi dan susah untuk menindak secara keseluruhan. Dan untuk penyumbang, KPU serasa kurang memverifikasi juga dan belum dilakukan dengan baik," kata Laode dalam rapat koordinasi evaluasi persyaratan calon kepala daerah di pilkada serentak tahun 2015 bersama IDI, BNN, dan KPK di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).
Selain dana sumbangan dari donatur, Laode juga menyoroti praktik mahar politik dari calon ke partai politik.
"Hal lain yang masih ada adalah adanya mahar politik, dan memang ini kerap lolos dari pantauan bawaslu dan panwas," kata Laode
Itu sebabnya, Laode meminta KPU dan Bawaslu sebisa mungkin mengatasinya.
Untuk mencegahnya, Laode menyarankan KPU mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat.
Itu sebabnya, Laode meminta KPU dan Bawaslu sebisa mungkin mengatasinya.
Untuk mencegahnya, Laode menyarankan KPU mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat.
"Model pembekalan dan sosialisasi itu sangat penting. seperti menolak politik uang,dan praktik-praktik lainnya yang negatif," kata Laode.
