10 WNI Disandera, DPR Minta Belajar dari Operasi Filipina Gagal

Siswanto | Suara.com

Senin, 11 April 2016 | 16:25 WIB
10 WNI Disandera, DPR Minta Belajar dari Operasi Filipina Gagal
Sidang paripurna DPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah mengambil jalur negosiasi dalam membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di daerah Filipina Selatan.

Pada 8 April 2016 adalah batas akhir kedua pembayaran uang tebusan lebih dari Rp15 miliar.

Sabtu (10/4/2016), militer Filipina kontak senjata frontal jarak dekat dengan kelompok Abu Sayyaf di Pulau Basilan. Sebanyak 18 tentara Filipina tewas di tempat dan lima milisi Abu Sayyaf juga tewas. Kelompok Abu Sayyaf yang diketahui menculik 10 WNI dipimpin Al-Habsy Misaya dan Jim Dragon.

"Operasi militer pemerintah Filipina yang gagal, memberikan isyarat penting untuk membebaskan 10 WNI harus mempertimbangkan pendekatan kemanusiaan melalui jalur negosiasi," kata Siddiq.

Dia mengatakan apabila prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan 10 WNI maka jalur negosiasi merupakan yang harus ditempuh.

Siddiq mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri semakin mengintensifkan komunikasi antara penyandera dan perusahaan dalam usaha membebaskan sandera.

"Sejak hari kedua penyanderaan, perusahaan lakukan komunikasi dengan penyandera. Saya mendorong Kemlu mengintensifkan komunikasi, karena kewajiban pemerintah untuk mendampingi dan memfasilitasi dalam pembebasan," ujarnya.

Politikus PKS menilai opsi menggunakan kekuatan militer tidak memungkinkan diambil dan juga tidak menjamin keselamatan para sandera.

Karena itu menurut dia, pemerintah Indonesia harus realistis dan mempertimbangkan opsi kemanusiaan dalam membebaskan 10 WNI.

"Peristiwa militer Filipina yang gagal membuktikan bahwa mereka tidak mampu lalu bagaimana menjamin kalau militer Indonesia masuk lebih beresiko terhadap para sandera dan pasukan yang dikirim," katanya.

Dia menegaskan apabila jalur pemberian uang tebusan diberikan maka itu tidak menggunakan uang negara karena dananya berasal dari perusahaan tempat 10 WNI bekerja.

Hal itu menurut dia karena negosiasi uang tebusan antara perusahaan dengan kelompok Abu Sayyaf dan pemerintah melakukan pendampingan serta pengawalan sehingga pembebasan sandera berlangsung aman dan lancar. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf Dipastikan Dalam Kondisi Baik

10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf Dipastikan Dalam Kondisi Baik

News | Senin, 11 April 2016 | 15:51 WIB

Pemerintah Percayakan Pembebasan 10 WNI kepada Filipina

Pemerintah Percayakan Pembebasan 10 WNI kepada Filipina

News | Minggu, 10 April 2016 | 18:13 WIB

Kapolri: Uang Tebusan 10 WNI di Filipina Ditanggung Swasta

Kapolri: Uang Tebusan 10 WNI di Filipina Ditanggung Swasta

News | Minggu, 10 April 2016 | 17:48 WIB

JK Tak Larang Swasta Bayar Tebusan untuk 10 WNI yang Disandera

JK Tak Larang Swasta Bayar Tebusan untuk 10 WNI yang Disandera

News | Minggu, 10 April 2016 | 15:30 WIB

Terkini

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:38 WIB

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:33 WIB

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:34 WIB

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:00 WIB

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:50 WIB

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:38 WIB

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:31 WIB

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:20 WIB

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:01 WIB