Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak mempermasalahkan apabila DPRD DKI Jakarta menolak meneruskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Dewan yang dipimpin oleh Prasetio Edi Marsudi ini memutuskan untuk tidak membahas dua raperda tersebut setelah salah satu anggotanya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap dari PT. Agung Podomoro Land (Tbk).
"Itu karena mereka ngancam nggak mau bahas, kalau nggak bahas biarin saja, emang gue pikirin, orang perda ada kok. Paling sial juga pengusaha nggak ada IMB, nggak bisa bangun, toh nguruk pulau juga butuh tiga tahun," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Soal reklamasi teluk Jakarta, Ahok mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 1995 soal Reklamasi Pantai Utara yang merupakan turunan dari Keputusan Presiden di tahun yang sama terkait reklamasi Teluk Jakarta.
Selain itu, ia juga mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pasal 70 dalam beleid tersebut, memastikan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang tetap berlaku jika belum ada aturan pengganti.
Ahok menjamin apabila para anggota dewan yang berada di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat benar-benar menghentikan pembahasan dua raperda tersebut, para pengusaha dipastikan akan 'mengejar-ngejar' wakil rakyat itu.
"Makanya pengusaha akan kejar mereka (DPRD) dong, marahin mereka. Siapa sekarang yang lebih punya kepentingan? Kamu nggak mau kasih saya 15 persen," katanya.
Diketahui, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Sanusi diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari staf PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang juga diciduk polisi tak lama kemudian.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Pembahasan Raperda sempat mandeg. Diduga, karena pengembang enggan membayar kewajiban 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak atas setiap pembuatan pulau kepada pemerintah. Kewajiban itu merupakan salah satu poin dalam Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta.
Para pengusaha disinyalir ngotot menginginkan hanya lima persen dari NJOP. Ditengarai terjadi tarik-menarik yang alot antara pengembang dan pembuat undang-undang mengenai hal itu sebelum raperda disahkan menjadi perda.
KPK masih mendalami kasus tersebut. Semua yang dinilai punya kaitan akan diperiksa.
Bos PT. Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Staf magang di kantor Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja, dan Direktur PT. Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma juga telah dicekal.
TERPOPULER
