Suara.com - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mencurigai ada menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo yang namanya masuk dalam skandal pajak "Panama Papers".
Menurut dia ada pejabat negara yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca untuk menyembunyikan harta kekayaannya di negara "surga pajak" untuk menghindari membayar pajak ke negara.
Oleh sebab itu, Yusril menyarankan Jokowi mencopot menteri yang terkait skandal "Panama Papers".
"Dalam melakukan resuffle kabinet dalam waktu dekat ini, Presiden Jokowi seyogyanya membersihkan kabinet dari mereka yang namanya tercantum dalam Panama Papers. Mereka yang diduga kuat menyembunyikan harta kekayaannya di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri, memang tidak pantas berada dalam kabinet," kata Yusril dalam keterangan persnya secara tertulis, Selasa (12/4/2016).
Menurut dia pembersihan pejabat yang diduga mengemplang pajak di dalam Pemerintahan adalah sebuah keniscayaan. Mengingat hal itu merupakan komitmen Pemerintahan Jokowi-JK.
"Pembersihan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang ingin mengusut siapa saja WNI yang namanya tercantum dalam Panama Papers. Di beberapa negara Eropa telah ada pejabat yang mengundurkan diri ketika namanya diumumkan ada di dalam Panama Papers," ujar dia.
Dia menambahkan, pengusutan nama-nama pejabat yang terkait skandal pajak tersebut harus diusut hingga tuntas, bahkkan sampai ke keluarganya. Mengingat modusnya para pejabat tersebut menggunakan nama kerabatnya untuk menyembunyikan harta mereka.
"Pengusutan terhadap mereka yang namanya tercantum dalam Panama Papers seyogyanya tidak berhenti pada mereka saja, tetapi juga orang-orang yang menjadi kerabat dekat, yang diduga telah digunakan oleh pejabat tersebut untuk menyembunyikan kekayaannya di luar negeri," ungkap bakal calon Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Skandal Panama Papers yang melibatkan begitu banyak WNI, apalagi yang pernah maupun sedang menjabat seharusnya menjadi perhatian Presiden Jokowi. Apalagi nama-nama itu diketahui pasti ada di dalam kabinet. Langkah ini sangat penting untuk menjaga wibawa kabinet dan menjaga wibawa Presiden Jokowi sendiri sebagai pemimpin negara yang jujur dan bersih dari perbuatan tercela," tutup dia.
