Usut Tragedi 1965, Pemerintah Buat Simposium Nasional

Adhitya Himawan | Welly Hidayat | Suara.com

Rabu, 13 April 2016 | 18:33 WIB
Usut Tragedi 1965, Pemerintah Buat Simposium Nasional
Pangkostrad Mayjen Soeharto saat terjadi peristiwa G30S 1965. (Buku sejarah Indonesia)

Dewan Pers menggelar Konfrensi pers Simposium Nasional dimana untuk membedah tragedi 1965 melalui pendekatan kesejarahan. Lewat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang tertulis dalam Nawa Cita, untuk mengusut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Panitia Simposium Nasional yang terlibat diantaranya diwakili Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo, Ketua Komnas HAM Nurkholis, Psikolog Nani Nurrachman dan Suryo Susilo Sebagai Ketua Panitia Pelaksana Simposium Nasional.

Sidarto mengatakan ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 sampai 2019 bahwa penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia memerlukakan perlakuan khusus bukan hanya untuk penanganan kasus dimasa depan saja, tapi pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

"Lewat Simposium ini kami berharap bisa menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran berat HAM dalam tragedi kemanusian 1965," kata Sidarto saat ditemui di Dewan Pers, Kebob sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2016).

Sidarto menambahkan forum ini mengajak kepada mantan korban tragedi 1965 agar dapat kembali memperoleh kehidupan yang lebih baik. "Kita akan lakukan pemulihan korban, sampai rehabilitasi korban dan lainnya," ujar Sidarto.

"Ini juga upaya bersama kami, untuk menyembuhkan luka terdalam bangsa secara jujur, adil, dan beradab," tambah Sidarto. 

Selain itu Letnan Jenderal Agus Widjojo menambahkan untuk tragedi 1965 ini perlu adanya sikap jujur dan profesional dalam kesejarahan bangsa Indonesia dengan melacak arti dan menimbang implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa.

"Simposium dimana nantinya akan membahas secara reflektif makna dan tatanan kebangsaan yang baru. Pembelajaran atas peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu, khususnya bagi Tragedi 1965," kata Agus.

Adapun Ketua Pelaksana Simposium nasional Suryo Susilo mengatakan simposium akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 April 2016 mendatang . Lokasi simposium bertempat dihotel Arya Duta, Jakarta.

"Simposium akan dihadiri lebih dari 200 Peserta, mereka berasal dari kalangan akademis, pegiat, dan tokoh hak asasi manusia, korban pelanggaran HAM berat dan organisasi korban, wakil partai politik, organisasi masyarakat warga yang berkecimpung dalam advokasi HAM dan pendamping korban, organisasi masyarakat termasuk organisasi keagamaan, wakil daru lembaga - lembaga pemerintah," kata Suryo.

Selain itu narasumber yang akan menghadiri Simposium Nasional antara lain Buya Syafii Ma' arif, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sayidiman Suryohadiprojo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan  HAM Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ketua PB Nahdlatul Ulama Marsudi Suhud.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pemerintah Susun Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Tekankan Pentingnya Permintaan Maaf Negara

Pemerintah Susun Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Tekankan Pentingnya Permintaan Maaf Negara

News | Kamis, 02 April 2026 | 14:34 WIB

Warisan Kelam 1965: Mengapa Nalar Kritis Publik Indonesia Masih Terbelenggu?

Warisan Kelam 1965: Mengapa Nalar Kritis Publik Indonesia Masih Terbelenggu?

Your Say | Kamis, 29 Januari 2026 | 16:45 WIB

DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran

DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran

News | Rabu, 17 Desember 2025 | 16:03 WIB

Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat Resmi Dirilis, Keadilan Bagi Korban di Ujung Penantian?

Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat Resmi Dirilis, Keadilan Bagi Korban di Ujung Penantian?

News | Senin, 15 Desember 2025 | 15:18 WIB

Sumarsih, Ibu yang Tak Pernah Lelah Menunggu Keadilan untuk Wawan

Sumarsih, Ibu yang Tak Pernah Lelah Menunggu Keadilan untuk Wawan

Your Say | Jum'at, 14 November 2025 | 08:40 WIB

Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal

Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal

News | Kamis, 13 November 2025 | 10:18 WIB

Komnas HAM: Gelar Pahlawan Soeharto Cederai Sejarah Pelanggaran HAM Berat dan Semangat Reformasi

Komnas HAM: Gelar Pahlawan Soeharto Cederai Sejarah Pelanggaran HAM Berat dan Semangat Reformasi

News | Selasa, 11 November 2025 | 21:47 WIB

Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah

Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah

News | Kamis, 06 November 2025 | 20:32 WIB

Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah

Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah

News | Selasa, 04 November 2025 | 18:21 WIB

11 Tahun di Penjara, Korban Tragedi 1965: kalau Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Kami Tidak Rela!

11 Tahun di Penjara, Korban Tragedi 1965: kalau Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Kami Tidak Rela!

News | Selasa, 04 November 2025 | 15:43 WIB

Terkini

3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth

3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth

News | Selasa, 14 April 2026 | 06:42 WIB

Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana

Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana

News | Senin, 13 April 2026 | 23:00 WIB

Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!

Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!

News | Senin, 13 April 2026 | 22:48 WIB

Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global

Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global

News | Senin, 13 April 2026 | 22:30 WIB

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen

News | Senin, 13 April 2026 | 22:11 WIB

Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan

Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan

News | Senin, 13 April 2026 | 22:05 WIB

MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba

MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba

News | Senin, 13 April 2026 | 21:30 WIB

Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

News | Senin, 13 April 2026 | 21:06 WIB

Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

News | Senin, 13 April 2026 | 20:54 WIB

Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal

Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal

News | Senin, 13 April 2026 | 20:47 WIB