Steering Committe (SC) atau Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar sudah menetapkan iuran sebesar Rp1miliar bagi tiap calon ketua umum yang akan maju untuk memperebutkan kursi nomor satu di Golkar yang dilakukan pada bulan Mei di Bali. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai iuran yang ditetapkan panitia merupakan suatu inovasi kreatif dan terbuka. Adanya iuran diharapkan akan membangun nilai gotong royong dalam pelaksanaan Munaslub nantinya.
"Harapanya ialah gotong royong itu akan menghasilkan organisasi dan kader serta pengurus yang memiliki karakter dan integritas membangun daya saing bangsa , karena jauh dari prilaku korup,"kata Saut saat dikonfirmasi, Rabu(4/5/2016).
Lebih lanjut Saut mengatakan bahwa gotong royong yang transparan dan tanggung jawab sebaiknya dilakukan secara kolektif kolegial. Nantinya, siapapun yang kalah merupakan bagian yang utuh dengan yang menang.
"Peradaban pimpinan parpol seperti ini akan membuat iklim politik sejuk dan akar rumput menjadi lebih beradab juga.Praktis kita lebih cepat maju karena akar rumput paham hak dan kewajiban misalnya membayar pajak. Karena iklim politiknya minim transaksional,"kata mantan pejabat Badan Intelejen Negara (BIN) tersebut.
Seperti diketahui, Ketua Steering Committe (SC) Partai Golkar, Nurdin Halid menyampaikan, bahwa pihaknya bakal berkonsultasi lebih dulu dengan KPK terkait sumbangan Rp1 miliar dari para Caketum Golkar.
"Komite etik akan berkonsultasi dengan KPK, apakah kalau pejabat negara menyumbang Rp1 miliar melanggar enggak, gratifikasi tidak? Itu perlu kita tanya," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nely, Jakarta Barat, Senin (2/5/2016).
