Suara.com - Wakil ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengimbau publik jangan reaksioner menanggapi maraknya razia terhadap penggunaan simbol palu arit, menyusul sejumlah pelarangan terhadap kegiatan yang mempromosikan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965 akhir-akhir ini.
"Itu yang dari dulu saya sering bilang kepada teman-tema itu. Marilah kita tidak menjadi orang yang mudah diprovokasi dengan dinamika simbolik, maka yang harus bekerja itu penegak hukum," kata Fahri di gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Menurut Fahri lebih baik masalah tersebut dipercayakan kepada pihak berwajib.
"Mana yang masuk wilayah pidana, dan mana yang masuk wilayah bercandaan di ruang publik," tutur Fahri.
Fahri juga menilai belakangan banyak orang yang bercanda di ruang publik, media sosial, menyerempet-nyerempet simbol mirip palu arit.
"Karena sekarang ini, kan orang bercanda anonim. Jangan gara-gara akun anonim kemudian kita jadi stres, karena terlalu banyak bercanda. Kemarin saya lihat orang naruh dengan sisir dibikin kayak simbol palu arit, ndak usah terprovokasi dengan itu, tapi penegakan hukum saja," kata Fahri.
Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara mengenai maraknya razia terhadap penggunaan simbol palu arit, menyusul sejumlah pelarangan terhadap kegiatan yang mempromosikan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965 akhir-akhir ini.
Hendari menduga propaganda tentang kebangkitan PKI yang mengaitkan sejumlah kegiatan yang mempromosikan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965, baik melalui film, diskusi, dan penerbitan buku, merupakan desain pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba masyarakat, menghalangi niat negara melakukan rekonsiliasi, dan membenarkan seluruh pembatasan dan persekusi kebebasan sipil.
Hendardi menambahkan penyebaran stigma PKI terhadap beberapa kegiatan telah membangkitkan kebencian orang pada upaya-upaya persuasif, dialogis, dan solutif bagi pemenuhan hak-hak korban peristiwa 1965.
"Agak ganjil ketika TNI dan Polri merasa confirm bahwa PKI akan bangkit, padahal mereka memiliki intelijen yang bisa memberikan informasi akurat perihal fenomena di balik berbagai pembatasan dan persekusi atas kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul yang dalam tiga bulan terakhir terus terjadi," kata Hendardi.
Hendardi mengatakan kalangan awam pun sebenarnya ragu akan propaganda kebangkitan PKI, mengingat konstruksi ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis.
