Kemenangan Novanto Diinginkan Pemerintah, Kenapa?

Siswanto | Suara.com

Selasa, 17 Mei 2016 | 13:03 WIB
Kemenangan Novanto Diinginkan Pemerintah, Kenapa?
Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Suara.com - Direktur lembaga riset Populi Center Usep S. Ahyar meyakini kemenangan Setya Novanto menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2016-2019 adalah yang diinginkan pemerintah.

"Kemenangan Novanto ini sebenarnya yang diinginkan pemerintah yang berkuasa, saya kira begitu, dalam konteks konsolidasi kekuasaan," kata Usep kepada Suara.com, Selasa (17/5/2016).

Novanto saat ini menjabat ketua Fraksi Golkar DPR. Sebelumnya, pada Desember 2015, dia mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR setelah terjerat kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi mendapatkan keuntungan saham dari PT. Freeport Indonesia.

Dari sisi konsolidasi politik, menurut Usep, Novanto dengan latar belakangnya tentu menguntungkan pemerintah.

"Kalau orang bermasalah kan bisa lebih dikendalikan, dibandingkan orang bersih," kata Usep.

Usep menyebut yang paling diuntungkan dari situasi ini adalah kekuasaan.

"Ini juga kepentingan mengendalikan partai politik. Kalau Golkar bisa dikendalikan, kekuatan penyokong pemerintah, kekuasaan pemerintah kan semakin besar," kata dia.

Usep mengingatkan ketika etika politik dikesampingkan, tentu efeknya kurang bagus.

Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar memutuskan untuk keluar dari Koalisi Merah Putih. Partai berlambang pohon beringin kini memposisikan diri sebagai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Dengan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Golkar pada tahun 2014 tentang posisi Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Sidang Munaslub Golkar Siti Aisah di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali‎, Senin (16/5/2016).

Dia menambahkan keputusan ini sejalan dengan doktrin Partai Golkar yang menjalankan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan cita-cita yang berdasarkan Pancasila serta UUD 1945.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Gerindra: Kemenangan Novanto, Capaian Politik yang Tinggi

Gerindra: Kemenangan Novanto, Capaian Politik yang Tinggi

News | Selasa, 17 Mei 2016 | 11:47 WIB

Terkini

Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama

Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:13 WIB

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB