Novanto Ketua Umum Golkar, Etika Berpolitik Sudah Tamat

Suara.com - Direktur lembaga riset Populi Center Usep S. Ahyar memiliki sejumlah catatan tentang terpilihnya Setya Novanto menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2016-2019 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (17/5/2016) pagi.

"Pertama, saya melihat dari banyak hal. Kalau dilihat dari sisi politik, tentu ini tidak lepas dari kepentingan. Golkar ini kan kursinya di DPR banyak, tentunya pemerintah juga ingin mengambil keuntungan juga," kata Usep kepada Suara.com.

Kedua, kata Usep, peristiwa ini menunjukkan watak politik ternyata memang tidak berubah.

"Yaitu yang tindak mengindahkan etika berpolitik. Misalnya, orang yang berkali-kali terkait kasus pelanggaran etika kemudian diadukan ke badan etik DPR, ternyata tidak pengaruhi apa-apa dalam perpolitikan," kata Usep.

"Yang menang itu yang lebih banyak uang. Kekuatan etik di Indoneia sudah selesai. Etika sudah tidak dipakai. Kalau kekuatan etik politik dipakai, tentu orang orang yang tersangkut masalah etika, dipersoalkan," Usep menambahkan.

Usep mengatakan peristiwa ini menunjukkan partai politik lebih mengedepankan kekuasaan, sementara segi etika, memperjuangkan bangsa, memperjuangkan rakyat, itu nomor berikutnya.

"Kemenangan Novanto ini sebenarnya yang diinginkan pemerintah yang berkuasa, saya kira itu. Itu dalam konteks konsolidasi kekuasaan. Kalau orang yang memimpin bermasalah, kan bisa lebih dikendalikan, dibandingkan orang yang bersih," kata Usep.