Infografis
Suara.com - Batas wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertambah lima hektare. Lahan yang sebelumnya masuk di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi kini telah diserahkan administrasi pemerintahannya ke Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Serah terima ini dilakukan antara Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Penyerahan disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan peralihan sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2015. Sehingga Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi harus mengembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Setelah dilihat tata ruangnya (ternyata) milik DKI, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 36, kita kembalikan. Luasnya 5 haktare kalau tidak salah," ujar Effendi di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/5/2016).
Effendi mengatakan apabila wacana Ahok untuk membangun tandon atau tempat penampungan air di dekat kawasan tersebut akan menguntungkan pihak Bekasi.
"Kita untung dong. Pak gubernur yang bikin nanti manfaatnya ke kita, karena itu kali Sunter, terus ke Halim. Itu kan sodetannya berbatasan dengan kita," kata dia.
Lebih jauh, lahan seluas 5 haktare dikatakan Effendi saat ini tidak dihuni oleh warga Bekasi. Dalam kesempatan ini sekaligus diserahkan data normatif objek dan subjek pajak.
Keputusan Wali Kota Bekasi tentang penetapan NJOP PBB tahun 2016 di kawasan tersebut pun sudah beralih.
"Ada 35 objek pajak. Tidak ada (bangunan), perbatasan langsung. Pemilik ada tapi warga ngga ada, bukan mustahil 2 tahun lagi akan penuh disitu, perkembangan luar biasa. Kita cabut dari NJOP kita, kita serahkan ke DKI Jaktim," jelas Effendi.
