Mendagri Klaim Sarana Infrastruktur di Perbatasan Hampir Rampung

Pebriansyah Ariefana, Erick Tanjung

Kamis, 19 Mei 2016 | 14:06 WIB
Mendagri Klaim Sarana Infrastruktur di Perbatasan Hampir Rampung
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (suara.com/Erick Tanjung)

Suara.com - Pemerintah gencar membangun infrastruktur di wilayah pulau-pulau terpencil dan perbatasan. Dari berbagai Kementerian dan Lembaga diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk turut andil dalam percepatan pembangunan tersebut.

"Dari 22 Kementerian, termasuk BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan‎), dari Dirjen Depantemen Dalam Negeri sudah mulai tender, sudah dialokasikan dengan harapan maksimal skala prioritas Pemerintah tahun depan selesai. Baik dari pulau Rondo sampai Atambua selesai," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara peresmian kantor baru BNPP di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).

Tjahjo menuturkan, tahun ini proyek pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik di wilayah perbatasan bisa lebih maksimal dibanding tahun lalu. Kunci percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan saat ini ada di Kementeria Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan yang dibantu TNI.

"Tahun ini sudah hampir 70 persen, tinggal finising. Karena ada bangun jembatan, pengerasan jalan, pembuatan dermaga, pos-pos komando TNI-Polri, Puskesmas. Kemudian sekolah SD, SMP, SMA‎ sudah ada semua di 187 Kecamatan, sekarang sedang dioptimalkan puskesmas pembantu yang jaraknya luas," ungkap dia.

Dia menambahkan, tahun depan Presiden Joko Widodo akan peresmian semua proyek pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di semua wilayah perbatasan.

"Sekarang ini kuncinya ada di Kementerian PUPR dan Kemenhub. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada landasan (pesawat) semua, meski kecil. Ini semua sambung menyambung menjadi satu," terang Tjahjo.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Mendagri: Saya Siap Salah dan Minta Maaf ke Presiden

Mendagri: Saya Siap Salah dan Minta Maaf ke Presiden

News | Sabtu, 14 Mei 2016 | 07:23 WIB

Pemerintah Kaji Penghapusan Ormas Anti Pancasila

Pemerintah Kaji Penghapusan Ormas Anti Pancasila

News | Selasa, 10 Mei 2016 | 13:11 WIB

Sampai Juni 2016, Mendagri Target Pangkas 3.000 Aturan Bermasalah

Sampai Juni 2016, Mendagri Target Pangkas 3.000 Aturan Bermasalah

Bisnis | Kamis, 05 Mei 2016 | 13:12 WIB

Soal Materai di Tiap Formulir Dukungan, Mendagri Juga Tak Setuju

Soal Materai di Tiap Formulir Dukungan, Mendagri Juga Tak Setuju

News | Jum'at, 22 April 2016 | 17:35 WIB

Tjahjo: MK Harus Adil Terkait Syarat Kepala Daerah

Tjahjo: MK Harus Adil Terkait Syarat Kepala Daerah

News | Jum'at, 22 April 2016 | 15:28 WIB

Ada 199 Usulan Pemekaran Daerah yang Masih Tertunda

Ada 199 Usulan Pemekaran Daerah yang Masih Tertunda

News | Jum'at, 22 April 2016 | 11:00 WIB

Mendagri: Pemeriksaan Narkoba Kepala Daerah Terus Dilakukan

Mendagri: Pemeriksaan Narkoba Kepala Daerah Terus Dilakukan

News | Sabtu, 02 April 2016 | 07:32 WIB

Tjahjo Klaim Pemerintah Tak Berniat Lemahkan Calon Independen

Tjahjo Klaim Pemerintah Tak Berniat Lemahkan Calon Independen

News | Kamis, 17 Maret 2016 | 04:00 WIB

Rakor Pengawasan Pertambangan Minerba

Rakor Pengawasan Pertambangan Minerba

Foto | Senin, 15 Februari 2016 | 14:48 WIB

Datangi KPK, Pemerintah Hendak Dongkrak Uang Negara dari Minerba

Datangi KPK, Pemerintah Hendak Dongkrak Uang Negara dari Minerba

News | Senin, 15 Februari 2016 | 13:00 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×