Suara.com - Pemerintah gencar membangun infrastruktur di wilayah pulau-pulau terpencil dan perbatasan. Dari berbagai Kementerian dan Lembaga diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk turut andil dalam percepatan pembangunan tersebut.
"Dari 22 Kementerian, termasuk BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), dari Dirjen Depantemen Dalam Negeri sudah mulai tender, sudah dialokasikan dengan harapan maksimal skala prioritas Pemerintah tahun depan selesai. Baik dari pulau Rondo sampai Atambua selesai," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara peresmian kantor baru BNPP di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).
Tjahjo menuturkan, tahun ini proyek pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik di wilayah perbatasan bisa lebih maksimal dibanding tahun lalu. Kunci percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan saat ini ada di Kementeria Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan yang dibantu TNI.
"Tahun ini sudah hampir 70 persen, tinggal finising. Karena ada bangun jembatan, pengerasan jalan, pembuatan dermaga, pos-pos komando TNI-Polri, Puskesmas. Kemudian sekolah SD, SMP, SMA sudah ada semua di 187 Kecamatan, sekarang sedang dioptimalkan puskesmas pembantu yang jaraknya luas," ungkap dia.
Dia menambahkan, tahun depan Presiden Joko Widodo akan peresmian semua proyek pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di semua wilayah perbatasan.
"Sekarang ini kuncinya ada di Kementerian PUPR dan Kemenhub. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada landasan (pesawat) semua, meski kecil. Ini semua sambung menyambung menjadi satu," terang Tjahjo.
