Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan keseriusan puluhan ketua RT dan RW dalam menjalankan tugas. Mereka menolak memakai Qlue dan tidak mau melaporkan kinerja melalui aplikasi tersebut, lantas bagaimana bisa bekerja dengan baik.
"Terus kamu kalau tidak mau melapor (via Qlue), ya kamu nggak dapat uang operasional. Ini uang mau kerja nggak mau. Terus yang kedua, kamu mesti jadi RT, RW mau ngapain coba? Kan mau menjaga lingkunganmu, kalau lingkunganmu kotor. Artinya, kamu nggak baik jadi RT, W, kamu nggak baik baik menjadi pemerhati lingkungan karena RT RW model (pemerintahan) saya sudah berbeda, bukan model pejabat," kata Ahok, semalam.
Seperti diketahui, saat ini, pemberian uang operasional buat ketua RT dan RW didasarkan pada laporan kinerja mereka lewat aplikasi Qlue. Dengan demikian kinerja mereka menjadi terukur dan transparan. Pendapatan mereka sekarang akan sangat tergantung dari laporan kinerja per hari. Para ketua RT diminta mengirimkan minimal tiga laporan per hari, untuk masing-masing laporan dibayar Rp10 ribu. Sedangkan untuk ketua RW masing-masing laporan akan dibayar Rp12.500. Dengan demikian, untuk ketua RT yang rajin bisa mendapat gaji sebulannya Rp975 ribu, sementara ketua RW Rp1,2 juta. Aplikasi ini sebenarnya juga menghemat penggunaan kertas.
Ahok kemudian mengungkit-ungkit pelayanan sebagian ketua RT dan RW kepada warga dengan sangat lamban.
"Coba kamu tanya masyarakat minta surat keterangan RT, RW bisa berhari-hari jadinya. Datang pagi belum kerja, bahkan dulu di Muara Karang I, datang pagi, dia belum bangun. Eh pulang malam dia nggak mau layani, akhirnya suruh hansip. Padahal cuma mau minta rekomendasi KTP," kata Ahok.
Ahok menambahkan sekarang pemerintah sudah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu sehingga untuk membuat KTP tidak membutuhkan rekomendasi RT dan RW.
"Lalu RT dan RW untuk apa? Untuk pemerhati wilayahnya. Kamu kalau ada sistem gimana? Kalau kamu nggak suka, kirim SMS saya," kata Ahok.
Ahok meminta semua ketua RT dan RW memanfaatkan Qlue agar semua permasalahan yang dilaporkan warga lewat aplikasi tersebut tertangani. Dan mereka juga melaporkan hasil kerja via Qlue agar tercatat pemerintah.
"Kalau di Qlue itu warna merah, kalau gitu lurah mesti kerjain, kalau masih merah, tiga hari gue pecat itu lurahnya. Jadi RT dan RW bisa kontrol lurahnya, kalau dia nggak mau berarti saya curiga jangan-jangan mereka ngemplang tanah hijau saluran, kamu lihat aja cek kios liar, tempat parkir bayarnya ke siapa? Rata-rata ke oknum RT, RW, sekarang parkir mau saya ambil alih. Terus semua lapak mau saya ambil dengan debet Bank DKI. Itu semua udah kesel jadi dia tuh bukan kesel sama saya soal Qlue, tapi kesel sama saya soal tempat istirahat.
Ahok meminta mereka yang tidak mau serius melayani masyarakat untuk mundur atau dipecat.
"Karena tugas kamu bukan penguasa, minta KTP minta duit, kamu kalau mau pemerhati, berarti kamu nggak cocok jadi RT, RW, sesuai kriteria kami," kata Ahok.
Qlue merupakan aplikasi untuk menampung semua permasalahan warga, mulai dari kemacetan, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, sampai pelayanan publik yang tak maksimal di pemerintahan, puskesmas, sampai rumah sakit. Warga tinggal membuat tulisan dan foto lalu mengunggah ke aplikasi Qlue. Aplikasi ini bisa di-download lewat Play Store.
Semua laporan warga tersebut kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik. Aparat pemerintah diharuskan menginstall-nya juga, terutama CROP, agar cepat tanggap.
